Pemerintah Dinilai Kurang Serius Kembangkan BBN Mei 9, 2008
Posted by zakyalhamzah in Ekonomi.Tags: Pemerintah
add a comment
JAKARTA—Pemerintah dinilai kurang serius dalam pengembangan Bahan Bakar Nabati (BBN). Hal itu terlihat kurang tingginya produksi dan penyerapan BBN. Target produksi biofuel 5 persen dipastikan tidak akan tercapai. Akibatnya, jumlah perusahaan yang beroperasi terus berkurang dan mengurangi investor baru masuk ke pengembangan BBN.
Demikian disampaikan Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Cakrawan dalam acara Rapat Koordinasi Pangan Nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, bertajuk ‘Ketahanan pangan untuk kesejahteraan masyarakat’, di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu (29/3)
Dalam paparannya, Paulus mengungkapkan pengembangan biofuel di Indonesia masih jauh tertinggal dengan Singapura yang sudah sangat maju di sektor biofuel.
“Singapura memproduksi BBN lebih besar dari Indonesia, kalau kebijakan pemerintah tidak ada perbaikan dan keseriusan, maka suatu saat Indonesia akan impor BBN dari Singapura,” bebernya.
Paulus melaporkan saat ini tinggal empat perusahaan biofuel yang masih beroperasi, dari sebelumnya 10 perusahaan. Sedang, perusahaan yang beroperasi di bioethanol tinggal 3 perusahaan. Menurut Paulus, berkurangnya perusahaan itu karena produk BBN belum mempunyai pasar yang jelas.
Sementara itu, meski saat ini dilaporkan sebanyak 70 calon investor biofuel telah mendaftarkan rencana investasi di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), namun ternyata belum melakukan realisasi investasi.
Investor itu menilai kebijakan pengembangan bahan bakar nabati (BBN) di Indonesia belum memiliki kepastian.
“Ada 70 yang sudah daftar di BKPM akhirnya belum realisasikan karena masih menunggu kepastian dari pemerintah terutama soal ketersedian pasar biofuel,” katanya.
Ke-70 calon investor tersebut banyak didominasi oleh investor dalam negeri dan beberapa investor asing. “Bukan hanya industrinya saja, bahan baku pengembangan jarak juga terbentur dengan pembebasan lahan,” katanya. Saat ditanya, mengapa hal itu kurang diseriusi, Paulus balik menjawab, “ Tanyakan saja ke pemerintah.”
Paulus memastikan apabila arah kebijakan pemerintah jelas terutama dalam memberikan potensi pasar dengan adanya mandatori, maka dipastikan industri biofuel akan berkembang. “Hingga kini saya tidak tahu mau dibawa kemana pengembangan industri biofuel nasional,” keluh Paulus.
Hal itu berbeda dengan Filipina, yang sudah menandatangani mandatory pengembangan BBN sejak 2007. Kemudian diikuti Malaysia, pada bulan April nanti. Berikutnya Thailand sekitar bulan Juli 2008, dan akan diikuti negara Vietnam. ”Kita termasuk paling lambat, meski mempunyai potensi sumber daya alam yang berlimpah,” katanya.
Lebih jauh, Paulus menjelaskan sebenarnya belum terjadi perebutan komoditi bahan pangan untuk kebutuhan konsumsi dan produksi energi alternatif, seperti BBN. Karena konsumsi kebutuhan pengembangan bahan bakar nabati (BBN) di dalam negeri masih rendah.
“Sekarang ini belum terjadi perebutan lahan antara kebutuhan pangan dan energi terhadap bahan baku komoditi, bahkan pengembangan BBN bisa mendorong pengembangan bidang komoditi pangan,” katanya. Efek positif berikutnya, akan mendorong sebanyak-banyaknya pengusaha di sektor agroindustri dan membuka lapangan pekerjaan yang luas.
Ia juga mengkhawatirkan banyak kalangan yang memojokkan bahwa pengembangan BBN justru akan memakan pasokan kebutuhan komoditi pangan untuk konsumsi manusia.
Dijelaskan, Bioethanol singkong yang dipakai di dalam negeri sebanyak 1.000 kilo liter (KL) per tahun. Atau setara 0,057 persen dari stok singkong nasional atau tersedia kurang lebih 20 juta ton per tahun. Sedang, Biodiesel dari minyak sawit yang dipakai PT Pertamina hanya pakai 16.000 liter per tahun atau hanya 0,078 persen dari produksi 17,5 juta ton. Sementara, sawit untuk makan hanya membutuhkan sebanyak 4 juta ton (23 persen). Sisanya, diekspor.
”Jadi, sebenarnya masih sangat amat kecil pemakaian bahan pangan untuk BBN. Tapi, banyak pihak meributkan produksi BBN akan mengancam stok pangan nasional,” katanya. Pihaknya justru menyayangkan kebijakan pemerintah yang masih mengandalkan impor energi berupa minyak sekitar 70 juta ton per hari, daripada mengembangkan produksi BBN, sebagai alternatif. Padahal, harga minyak mentah dunia terus naik.
Saat ditanya, apa yang harus dilakukan pemerintah untuk pengembangan BBN, menurut Paulus, untuk bisa melindungi produsen biofuel dalam negeri, dibutuhkan adanya kebijakan pemerintah yang konsisten dan berpihak pada pengembangan BBN, diantaranya dengan mandatori.
“Pemerintah perlu mengatur berapa komposisi penggunaan pangan dan energi, pemerintah Filipina dan Thailand sudah melakukan mandatori BBN lebih dahulu, kita sudah tertinggal,” jelasnya.
Paulus menekankan pengembangan biofuel sangat penting terutama bagi negara berkembang dalam hal memperbaiki keseimbangan devisa dan ketahanan energi. Dari semua sumber energi terbarukan, Biomass –bahan baku BBN– merupakan satu-satunya bahan baku yang relatif dapat diubah langsung menjadi bahan bakar, sebagai subtitusi BBM. * zaky al hamzah *
Dimana tokoh pemimpin muda ? Mei 9, 2008
Posted by zakyalhamzah in Kepemimpinan.Tags: Pemimpin
add a comment
Pemilihan presiden berlangsung satu tahun ke depan (5 April 2009). Beragam capres sudah bermuculan, dari mantan gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, Ketum DPP Hanura Wiranto, Ketum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
Mantan ketum DPP Partai Golkar Akbar Tanjung, mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nurwahid, Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono, mantan ketum PKB Abdurahman Wahid serta Ketum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla disebut-sebut juga akan tampil perebutan pemimpin bangsa ini.
Yang perlu disayangkan, dari sekian kandidat capres, belum satupun muncul sosok dari kalangan pemimpin muda. Tokoh muda yang digadang-gadang maju, justru enggan mendeklarasikan sejak dini berkompetisi. Mantan Direktur Eksekutif Walhi Chalid Muhammad, salah satu contoh tokoh yang mempresentasikan mewakili kalangan muda, dan non kader partai politik. Disamping Yudi Latif, Anies Baswedan, serta Effendy Ghazali, serta tokoh muda lain.
Namun, menjelang peringatan 100 Tahun Kebangkitan Nasional, sosok calon pemimpin dari kalangan muda masih sulit diraba. Meski mempunyai kapasitas serta agresifitas jika kelak memimpin, namun anasir kalangan muda belum menyepakati untuk menunjukkan tokoh muda yang bisa menggeser kalangan tua diatas. Jadi, jangan tepat jika dalam setahun ke depan, tokoh pemimpin muda belum muncul, maka adagium 4L (lu lagi, lu lagi) akan semakin kuat mengecap di pikiran masyarakat.
Yang perlu dikhawatirkan lagi, krisis tokoh pemimpin muda ini — terlepas sudah didesain sejak zaman penjajahan dan dilanjutkan hingga sekarang maupun tidak– akan menggerus proses regenerasi kepemimpinan nasional. Apakah ini sudah disengaja? sulit untuk membuktikannya, meski gejala-gejala sikap minder (inlander) dari generasi muda untuk memiliki nyali besar maju dalam Pilpres 2009 mudah dilihat sejak puluhan tahun terakhir. Siapa yang salah? generasi tua dan generasi muda.
Layaknya pepatah tua, keberhasilan sebuah era generasi adalah mampu melahirkan generasi yang Lebih Baik daripada generasi itu sendiri, dan berikutnya dan selanjutnya. Hal buruk berlaku sebaliknya. Pertanyaan awal, apakah generasi muda saat ini bersikap dan bertindak lebih baik daripada generasi sebelumnya? Jika mereka mengklaim bersikap lebih baik, dan memiliki momentum besar memimpin bangsa ini, mengapa sikap ”bangkit” untuk maju belum terlihat?
Pertanyaan besar berikutnya, mengapa generasi muda tidak memiliki keberanian maju berkompetisi dalam Pilpres 2009? Apakah minder dengan kebesaran generasi tua baik dari segi kharisma, dukungan sosial serta finansial? Kapan saat tepat generasi muda tampil, 2009, 2014, atau tidak sama sekali hingga terjadi kemunduran peradaban di Indonesia ?
Pertanyaan sederhana, apa yang sedang dipikirkan, dilakukan dan direncanakan generasi muda dalam mengatasi persoalan bangsa? Tidak perlu terlalu jauh, bagaimana memecahkan persoalan sampah, banjir, kemacetan, pengangguran dan beragam penyakit endemi di sekitar rumah para tokoh pemimpin muda bangsa ini? Dimana tokoh pemimpin muda yang siap mengemban tugas bangsa besar ini ?
” salam kebangkitan nasional ”
Indonesia Bisa Terhindar dari Krisis Pangan April 15, 2008
Posted by zakyalhamzah in Uncategorized.Tags: Krisis Pangan di Indonesia
add a comment
Produksi beras Indonesia mengalami kenaikan sebesar 4,8 Persen
JAKARTA– Pemerintah optimistis krisis pangan tidak akan menghinggapi Indonesia, kendati hal itu terjadi di sejumlah negara seperti dipaparkan Badan Pangan Dunia (FAO).
Menurut Menteri Pertanian (Mentan) Anton Apriyantono, produksi pangan khususnya beras meningkat secara signifikan dibanding negara-negara lain tahun ini. Peningkatan produksi pangan akan menjamin ketersediaan pangan melimpah.
”Kekhawatiran krisis pangan bisa diredam, karena produksi pangan meningkat drastis dibanding negara-negara lain,” ujar Mentan Anton usai mengikuti Rapat Koordinasi Ekonomi di Kantor Departemen Komunikasi dan Informasi (Depkominfo), Jakarta, Jumat (11/4/2008). Rapat yang dipimpin Menko Perekonomian Boediono itu dihadiri Mendag, Menkop dan UKM, Menteri PU, Menhub, Menkominfo dan Menneg BUMN. Menhut, Menperin, Men DKP diwakilkan.
Mentan memastikan, berdasar data-data produksi, terjadi peningkatan drastis dibanding negara-negara lain. Peningkatan produksi beras yang mencapai 4,8 persen pada tahun 2007 dinilai merupakan prestasi bagi Indonesia. Mentan lantas membandingkan, yakni produksi pangan di Cina hanya naik 1,3 persen. Produksi beras di Thailand naik sekitar 1 sekian persen.
”India dan Bangladesh justru menurun produksi berasnya. Itulah mengapa negara-negara lain harga pangannya terutama beras naik, bahkan mengalami krisis, sedang harga beras di sini justru stabil karena ketersediaan stok pangan yang cukup,” ujar menteri asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini. Tahun 2008 ini, Deptan menargetkan produksi beras naik menjadi 5 persen.
Oleh karena itu, kata Mentan, mengingat akan memasuki musim paceklik, pemerintah mendorong pemerintah daerah dan Perum Bulog memperbanyak stok, seperti menyimpan di gudang-gudang atau menghidupkan kembali lumbung-lumbung desa. ”Jangan terlena lakukan stok,” pinta Mentan.
Menjawab pertanyaan kapan masa paceklik terjadi, menurut Mentan, paceklik terjadi ketika defisit produksi dengan konsumsi, dan itu biasanya terjadi pada bulan September sampai Oktober. Menurut Mentan, sistem perekonomian Nabi Yusuf berupa penyimpanan stok pangan selama tujuh tahun untuk ketersediaan pangan pada tujuh tahun berikutnya layak dicontoh pemerintah.
Mengenai perdagangan komoditi beras antarpulau yang melonjak dratis dan berpotensi terjadi penyelundupan, Mentan mengaku belum mendengar informasi adanya penyelundupan. ”Pengawasan perdagangan tugas Depdag, kalau kita jamin supaya produksi beras terus meningkat,” ujar Mentan.
Sebelumnya, Induk Koperasi Tani dan Nelayan (Inkoptan) mensinyalir perdagangan beras antar pulau dalam sebulan mencapai 150 ribu ton. Hal itu terjadi ketika harga beras dunia meningkat. Padahal, dalam kondisi normal, perdagangan antar pulau sekitar 50-60 ton per bulan. ”Silakan tanya Depdag, bagaimana pengawasan perdagangan antar pulau,” tutur Mentan.
Aturan ekspor beras
Sementara itu, Departemen Perdagangan segera mengeluarkan peraturan mengenai ekspor beras, yang kini sedang dalam tahap persiapan. “Saya sedang siapkan peraturan ekspor beras, dalam beberapa hari ini akan keluar SK (Surat Keputusan)-nya,” kata Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu di tempat yang sama.
Mendag mengatakan SK itu berisi mengenai pelarangan ekspor beras, kecuali yang dilakukan oleh Bulog. “Hanya Bulog yang boleh ekspor beras dan itu harus dengan izin pemerintah melalui tim stabilitas pangan,” jelas Mari. Mendag mengatakan, Bulog hanya dapat mengekspor beras bila terjadi surplus produksi beras di dalam negeri. “Jadi kalau tidak ada surplus, tidak ada ekspor,” katanya.
Mengenai penyelundupan beras ke luar negeri yang mungkin terjadi karena perbedaan harga beras dalam negeri dengan pasar internasional, Mendag mengatakan, bahwa hal tersebut sudah masuk wilayah hukum. “Itu bagian dari hukum, sudah ada bagian hukum mengenai penimbunan dan penyelundupan,” katanya.
Sedangkan untuk ekspor komoditas nonberas seperti jagung dan tepung terigu, belum perlu dikeluarkan peraturan untuk ekspor. “Untuk jagung kita lihat nanti, justru produksi jagung surplus, tetapi untuk tepung terigu kan kita masih impor,” tambahnya. — zaky al hamzah –
Hello world! Maret 31, 2008
Posted by zakyalhamzah in Uncategorized.2 comments
Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!
