Berikut transkrip pidato SBY selengkapnya

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam sejahtera bagi kita semua

Saudara-saudara se-bangsa dan se-tanah air yang saya cintai dan saya banggakan

Dengan terlebih dahulu memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT  Tuhan Yang Maha Kuasa serta dengan memohon ridho-Nya pada malam hari ini saya ingin menyampaikan penjelasan kepada seluruh rakyat Indonesia menyangkut dua isu penting  yang berkaitan dengan penegakan hukum dan keadilan di negeri kita.  Isu penting yang saya maksud adalah  pertama, kasus Bank Century  dan  kedua  kasus Sdr. Chandra M.  Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Riyanto yang keduanya telah menjadi perhatian masyarakat yang amat mengemuka.

Kedua isu ini juga telah mendominasi pemberitaan di hampir semua media massa disertai dengan percakapan publik yang menyertainya, bahkan disertai pula dengan berbagai desas-desus atau rumor yang tidak mengandungi kebenaran.  Oleh karena itu,  selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, malam ini saya pandang perlu untuk menjelaskan duduk persoalan serta sikap pandangan dan solusi yang perlu ditempuh terhadap kedua permasalahan tersebut.

Dalam waktu 2 minggu terakhir ini,  saya sengaja menahan diri  untuk tidak mengeluarkan pernyataan menyangkut Bank Century dan kasus Sdr. Chandra M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Riyanto, dengan alasan:

Kesatu, menyangkut kasus Bank Century selama ini saya masih menunggu hasil Pemeriksaan Investigasi yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dilakukan atas permintaan DPR RI.  Saya sungguh menghormati proses itu dan saya tidak ingin mengeluarkan pernyataan yang mendahului,  apalagi ditafsirkan sebagai upaya mempengaruhi proses audit investigatif yang dilakukan BPK.  Tadi sore saya telah bertemu dengan Ketua dan  anggota BPK yang menyampaikan laporan hasil pemeriksaan investigasi atas Bank Century.  Dengan demikian, malam ini tepat bagi saya untuk menyampaikan sikap dan pandangan saya berkaitan dengan kasus Bank Century tersebut.

Kedua, menyangkut kasus hukum Sdr Chandra M Hamzah dan Sdr Bibit Samad Riyanto malam ini saya pandang tepat pula untuk menyampaikan sikap pandangan dan solusi paling tepat terhadap permasalahan itu. Mengapa? Saudara-saudara masih ingat pada tanggal 2 November 2009 yang lalu dengan mencermati dinamika di lingkungan masyarakat luas yang antara lain berupa silang pendapat kecurigaan dan ketidak-percayaan atas proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri dan Kejaksaan Agung,  saya telah membentuk sebuah Tim Independen,  yaitu Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum Sdr. Chandra M.Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Riyanto.

Tim Independen ini yang sering disebut Tim-8 bekerja selama 2 minggu, siang dan malam,  dan akhirnya pada tanggal 17 November 2009 yang lalu secara resmi telah menyerahkan hasil kerja dan rekomendasinya kepada saya.  Setelah selama 5 hari ini jajaran pemerintah, termasuk pihak Polri dan Kejaksaan Agung saya instruksikan untuk merespons hasil kerja dan rekomendasi Tim-8,  maka malam hari ini secara resmi saya akan menyampaikan kepada rakyat Indonesia, apa yang sepatutnya kita laksanakan ke depan.

Saudara-saudara,

Sebelum saya masuk ke dalam inti permasalahan tentang bagaimana sebaiknya kasus Bank Century dan kasus Sdr. Chandra M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Riyanto ini kita selesaikan dengan baik, saya ingin menyampaikan kepada segenap masyarakat luas bahwa cara-cara penyelesaian terhadap kasus hukum yang memiliki perhatian publik luas seperti ini mestilah tetap berada dalam koridor konstitusi hukum dan perundang-undangan yang berlaku  seraya dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan mendengarkan aspirasi dan pendapat umum. Solusi dan opsi yang kita tempuh juga harus bebas dari kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan, tetap jernih dan rasional, serta bebas dari tekanan pihak manapun yang tidak semestinya.  Dan  di atas segalanya kita harus tetap bertumpu kepada dan menegakkan kebenaran dan keadilan.

Rakyat Indonesia yang saya cintai,

Sekarang saya akan menjelaskan yang pertama dulu, yaitu sikap dan pandangan saya tentang kasus Bank Century.

Yang pertama-tama harus kita pahami adalah pada saat dilakukan tindakan terhadap Bank Century tersebut, situasi perekonomian global dan nasional berada dalam keadaan krisis.   Hampir di seluruh dunia terjadi goncangan keuangan dan tidak sedikit pula krisis di dunia perbankan. Banyak negara melakukan tindakan untuk menyelamatkan perbankan dan perekonomian mereka.

Pada bulan November 2008 yang lalu, apa yang dilakukan oleh pemerintah dan BI,  mestilah dikaitkan dengan situasi dan konteks demikian, sehingga tidak dianggap keadaannya normal-normal saja. Kita punya pengalaman sangat pahit dan buruk 10-11 tahun lalu,  ketika Indonesia mengalami rangkaian krisis yang menghancurkan perekonomian kita.

Dengan demikian kebijakan yang ditempuh untuk melakukan tindakan terhadap Bank Century  yang di antaranya adalah tindakan hukum terhadap para pengelola Bank Century serta penyaluran dana penyertaan modal sementara,  sesungguhnya bertujuan untuk mencegah terjadinya krisis perbankan bahkan perekonomian. Meskipun ketika berlangsungnya proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan dan tugas untuk itu, saya sedang mengemban tugas di luar negeri,  tetapi saya memahami situasi yang ada di tanah air beserta rangkaian upaya untuk menyelamatkan perbankan dan perekonomian kita.

Tetapi  kini yang menjadi perhatian DPR RI dan berbagai kalangan masyarakat adalah :

Pertama, sejauh mana proses pengambilan keputusan dan tindakan penyaluran dana penyertaan modal sementara kepada Bank Century yang berjumlah Rp 6,7 triliun itu dinilai tepat atau ‘proper’?

Kedua,  apakah ada pihak-pihak tertentu dengan kepentingannya sendiri dan bukan kepentingan negara meminta atau mengarahkan pihak pengambil keputusan dalam hal ini, Menkeu dengan jajarannya dan BI, yang memang keduanya memiliki kewenangan untuk itu?

Ketiga,  apakah penyertaan modal sementara yang berjumlah Rp 6,7 triliun itu ada yang ‘bocor’ atau tidak sesuai dengan peruntukannya?  Bahkan berkembang pula desas-desus,   rumor, atau tegasnya fitnah yang mengatakan bahwa sebagian dana itu dirancang untuk dialirkan ke dana kampanye Partai Demokrat dan Capres SBY,  fitnah yang sungguh kejam dan sangat menyakitkan.

Keempat, sejauh mana para pengelola Bank Century yang melakukan tindakan pidana diproses secara hukum, termasuk bagaimana akhirnya dana penyertaan modal sementara itu dapat kembali ke negara?

Saudara-saudara

Saya sungguh memahami munculnya sejumlah pertanyaan kritis itu yang tentunya memerlukan penjelasan dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait. Saya pun memiliki kepedulian dan rasa ingin tahu sebagaimana yang dialami oleh masyarakat kita.  Saya juga ingin keempat pertanyaan kritis menyangkut kasus Bank Century yang saya sebutkan tadi  juga mendapatkan jawaban yang tegas dan benar.

Dengan telah saya terimanya hasil pemeriksaan investigasi BPK atas kasus Bank Century sore tadi,  pemerintah akan segera mempelajari dan pada saatnya nanti saya akan meminta Sdri. Menteri Keuangan dengan jajarannya bersama-sama dengan pihak BI untuk memberikan penjelasan dan klarifikasinya.  Saya sungguh ingin keterbukaan dan akuntabilitas dapat kita tegakkan bersama. Saya juga ingin semua desas-desus, kebohongan dan fitnah dapat disingkirkan dengan cara menghadirkan fakta dan kebenaran yang sesungguhnya.

Terhadap pemikiran dan usulan sejumlah  anggota DPR RI untuk menggunakan Hak Angket terhadap Bank Century, saya menyambut dengan baik agar perkara ini mendapatkan kejelasan  serta sekaligus untuk mengetahui apakah ada tindakan-tindakan yang keliru dan tidak tepat. Bersamaan dengan penggunaan Hak Angket oleh DPR RI tersebut, saya juga akan melakukan sejumlah langkah tindakan internal pemerintah,  berangkat dari hasil dan temuan Pemeriksaan Investigasi BPK tersebut.

Dan yang tidak kalah pentingnya adalah percepatan proses hukum bagi para pengelola Bank Century dan segera dapat dikembalikannya dana penyertaan modal yang berjumlah Rp 6,7 triliun itu kepada negara. Saya telah menginstruksikan Jaksa Agung dan Kapolri untuk melaksanakan tugas penting ini.

Saudara-saudara,

Pada bagian kedua ini saya akan menyampaikan sikap, pendapat dan langkah tindakan apa yang perlu dilakukan menyangkut kasus hukum Sdr. Chandra M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Riyanto.

Sejak awal, proses hukum terhadap 2 pimpinan KPK non-aktif ini telah menimbulkan kontroversi, pro dan kontra di kalangan masyarakat. Kecurigaan terhadap kemungkinan direkayasanya kasus ini oleh para penegak hukum juga tinggi.   Dua hari yang lalu saya juga mempelajari hasil survey oleh Lembaga Survey yang kredibel yang baru saja dilakukan, yang menunjukkan bahwa masyarakat kita memang benar-benar terbelah.

Di samping saya telah mengkaji laporan dan rekomendasi Tim-8, saya juga melakukan komunikasi dengan 2 pimpinan Lembaga Tinggi Negara di wilayah ‘justice system, yaitu  Sdr. Ketua Mahkamah Agung dan Sdr. Ketua Mahkamah Konstitusi. Saya juga melakukan komunikasi dengan segenap pimpinan KPK  dan tentu saja saya pun telah mengundang Kapolri dan Jaksa Agung untuk mencari solusi terbaik atas kasus ini. Di luar itu,  saya juga patut berterima kasih kepada para pakar hukum yang 5 hari terakhir ini,  sejak Tim-8 menyampaikan rekomendasinya,  juga memberikan sumbangan pemikiran kepada saya.

Dalam kaitan ini,  sesungguhnya jika kita ingin mengakhiri silang pendapat mengenai apakah Sdr. Chandra M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Riyanto salah atau tidak salah, maka forum atau majelis yang tepat adalah pengadilan.  Semula saya memiliki pendirian seperti ini. Dengan catatan,  proses penyidikan dan penuntutan mendapatkan kepercayaan publik yang kuat. Dan tentu saja proses penyidikan dan penuntutan itu ‘fair, objektif dan disertai bukti-bukti yang kuat.

Dalam perkembangannya, justru yang muncul adalah ketidakpercayaan yang besar kepada pihak Polri dan Kejaksaan Agung, sehingga telah masuk ke ranah sosial dan bahkan ranah kehidupan masyarakat yang lebih besar. Oleh karena itu, faktor yang saya pertimbangkan bukan hanya proses penegakan hukum itu sendiri, tapi juga faktor-faktor lain seperti pendapat umum, keutuhan masyarakat kita, azas manfaat,  serta kemungkinan berbedanya secara hakiki antara hukum dengan keadilan.

Sebelum memilih opsi atau konstruksi penyelesaian kasus ini  di luar pertimbangan faktor-faktor non-hukum tadi,  saya juga menilai ada sejumlah permasalahan di ketiga Lembaga Penegak Hukum itu, yaitu di Polri, Kejaksaan Agung dan KPK. Permasalahan seperti ini tentu tidak boleh kita biarkan dan harus kita koreksi, kita tertibkan dan kita perbaiki.

Oleh karena itu,  solusi dan opsi lain yang lebih baik yang dapat ditempuh adalah pihak kepolisian dan kejaksaan tidak membawa kasus ini ke pengadilan dengan tetap mempertimbangkan azas keadilan, namun perlu segera dilakukan  tindakan-tindakan korektif dan perbaikan terhadap ketiga lembaga penting itu,  yaitu Polri, Kejaksaan Agung dan KPK.

Solusi seperti ini saya nilai lebih banyak manfaatnya dibanding mudharatnya.  Tentu saja  cara yang ditempuh tetaplah mengacu kepada ketentuan perundang-undangan dan tatanan hukum yang berlaku. Saya tidak boleh dan tidak akan memasuki wilayah ini, karena penghentian penyidikan berada di wilayah Lembaga Penyidik (Polri), penghentian tuntutan merupakan kewenangan Lembaga Penuntut (Kejaksaan), serta pengenyampingan perkara melalui pelaksanaan asas oportunitas merupakan kewenangan Jaksa Agung.

Tetapi sesuai dengan kewenangan saya, saya menginstruksikan kepada Kapolri dan Jaksa Agung untuk melakukan penertiban, pembenahan dan perbaikan di institusinya masing-masing berkaitan dengan kasus ini. Demikian pula saya sungguh berharap KPK juga melakukan hal yang sama di institusinya.

Rakyat Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan.

Jika pada akhirnya, insya Allah, kasus Sdr. Chandra M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Riyanto ini dapat kita selesaikan, tugas kita masih belum rampung.  Justru kejadian ini membawa hikmah dan juga pelajaran sejarah bahwa reformasi nasional kita memang belum selesai, utamanya reformasi di bidang hukum. Kita semua para pencari keadilan juga merasakannya. Bahkan kalangan internasional yang sering  ‘fair’ dan objektif dalam memberikan penilaian terhadap negeri kita juga menilai bahwa sektor-sektor hukum kita masih memiliki banyak kekurangan dan permasalahan.

Sementara itu prestasi Indonesia di bidang demokrasi, peng-hormatan kepada HAM  dan kebebasan pers mulai diakui oleh dunia. Demikian juga pembangunan kembali perekonomian pasca krisis 1998 juga dinilai cukup berhasil. Sementara itu,  dunia juga menyambut baik peran internasional Indonesia pada tahun-tahun terakhir ini yang dinilai positif dan konstruktif.

Oleh karena itu,  sebagaimana yang telah saya sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa 5 tahun mendatang penegakan hukum dan pemberantasan korupsi tetap menjadi prioritas pemerintah. Bahkan dalam program 100 hari, saya telah menetapkan gerakan Pemberantasan Mafia Hukum sebagai prioritas utama.  Kita sungguh serius.  Agar masyarakat bisa hidup lebih tentram,  agar keadaan menjadi lebih aman dan tertib,  agar perekonomian kita terus berkembang,  dan agar citra Indonesia di mata dunia bertambah baik,  maka reformasi di bidang hukum harus benar-benar sukses dan korupsi harus berhasil kita berantas.

Khusus untuk menyukseskan gerakan Pemberantasan Mafia Hukum, saya sedang mempersiapkan untuk membentuk Satuan Tugas  di bawah Unit Kerja Presiden  yang selama 2 tahun kedepan akan saya tugasi untuk melakukan upaya Pemberantasan Mafia Hukum. Saya sungguh mengharapkan dukungan dan kerja sama dari semua Lembaga Penegak Hukum, dari LSM dan Media Massa, serta dari masyarakat luas.  Laporkan kepada Satgas Pemberantasan Mafia Hukum jika ada yang menjadi korban dari praktik-praktik Mafia Hukum itu, seperti pemerasan, jual-beli kasus, intimidasi dan sejenisnya.

Dalam kaitan ini, saya menyambut baik rekomendasi Tim-8 dan juga suara-suara dari masyarakat luas agar tidak ada kasus-kasus hukum,  utamanya pemberantasan korupsi yang dipetieskan di KPK atau juga di Polri dan Kejaksaan Agung. Kalau tidak cukup bukti hentikan, tetapi kalau cukup bukti mesti dilanjutkan. Hal ini untuk menghindari kesan adanya diskriminasi dan tebang pilih dalam pemberantasan korupsi. Apalagi kalau pemeti-esan ini berkaitan dengan praktik-praktik Mafia Hukum tadi.

Akhirnya saudara-saudara, marilah kita terus melangkah ke depan  dan bekerja lebih gigih lagi  untuk menyukseskan pembangunan bangsa.

Kepada jajaran Polri, Kejaksaan Agung, KPK dan Lembaga-Lembaga penegak hukum dan pemberantas korupsi lainnya,  teruslah berbenah diri untuk meningkatkan integritas dan kinerjanya. Bangun kerja sama dan sinergi yang lebih baik dan hentikan disharmoni yang tidak semestinya terjadi.

Kepada masyarakat luas di seluruh tanah air marilah kita lebih bersatu lagi dan cegah perpecahan di antara kita. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.

Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa membimbing perjalanan bangsa kita ke arah yang benar.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mantan Presiden RI Abdurrahman Wahid secara bercanda pernah mengatakan bahwa di negeri ini ada dua polisi yang tidak bisa disuap, yakni pertama “polisi tidur” dan kedua Hoegeng. Siapa tidak kenal Jenderal Hoegeng.

Tokoh ini dikenal bukan dari kalangan polisi saja, tetapi masyarakat umum pun mengenangnya sebagai tokoh polisi yang layak diteladani kisah kehidupannya. Saat ini, ditengah hilangnya rasa percaya diri masyarakat dalam pemberantasan korupsi –ketika polisi dan jaksa dituding ikut merekayasa kriminalisasi terhadap KPK–, setiap orang, khususnya jajaran polisi sendiri, merindukan kehadiran sosok Hoegeng, yang dikenal jujur, bekerja keras, dan sederhana.

Tepat tanggal 10 November ini, seluruh negeri memperingati Hari Pahlawan. Seperti sudah menjadi agenda nasional, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menganugerahi tiga pejuang sebagai Pahlawan Nasional, di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/11).

Berdasar keputusan Presiden Nomor 058/TK/Tahun 2009, Presiden SBY menganugerahkan Gelar Pahlawan Nasional kepada tiga orang putra terbaik bangsa yaitu, pertama Almarhum Laksamana Muda TNI (Purn) Jahja Daniel Dharma (John Lie), pejuang dari Sulawesi Utara; (Alm) Prof Dr Ir Herman Johannes, pejuang dari Nusa Tenggara Timur dan pernah menjadi Rektor Universitas Gadjah Mada; dan (Alm) Prof Mr Achmad Subardjo, pejuang asal DKI Jakarta. Penghargaan itu disampaikan Presiden kepada para ahli waris mereka, Senin kemarin, di Istana Negara.

Selain tiga gelar pahlawan nasional, 10 orang lainnya mendapat tanda kehormatan Republik Indonesia. Di antaranya, Almarhum KH Ahmad Sanusi dianugerahi Bintang Mahaputera Adipradana (pejuang asal Jawa Barat); Almarhum Mr. Sutan Muhammad Amin (Kroeng Raba Nasution) dianugerahi Bintang Mahaputera Adipradana (pejuang asal Sumatera Utara); Almarhum Sultan Muhammad Salahuddin dianugerahi Bintang Mahaputera Adipradana ( pejuang asal Nusa Tenggara Barat); Almarhum Sri Susuhunan Pakubuwono X dianugerahi Bintang Mahaputera Adiparadana (pejuang asal Jawa Tengah); dan Almarhum Ir. Herudi Kartowosastro, mantan Kepala Badan Standarisasi Nasional dan mantan Kepala Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi TMII, dianugerahi Bintang Mahaputera Nararya.

Peringatan pemberian gelar pahlawan tersebut sebagai penghargaan dan penghormatan yang tinggi atas jasa-jasanya yang luar biasa, yang semasa hidupnya pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata. Slank yakin generasi muda itu dapat menjadi pahlawan antikorupsi nantinya.

Sebelum menganugerahkan Gelar Pahlawan Nasional dan Tanda Kehormatan RI, Presiden SBY memimpin mengheningkan cipta. ”Marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang dan menghormati jasa para pahlawan kusuma bangsa, dengan iringan doa semoga arwah pada suhadat diterima disisi Tuhan Yang Maha Esa,” kata SBY. Hadir dalam acara tersebut antara lain Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto; Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa; Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi; Menteri Perdagangan Mari E Pangestu dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Patrialis Akbar.

Sudah sepantasnya, sebagai bangsa yang besar jangan melupakan jasa dan pengorbanan pahlawan tersebut. Karena berkat perjuangan, semangat, pikiran, serta jujuran keringat, darah hingga nyawanya, maka bangsa ini tetap tegak berdiri menampakkan jati dirinya.

Selain Hoegeng serta ketiga (alm) pahlawan yang mendapat penghargaan dari Presiden SBY diatas, semangat kepahlawanan dari Pangeran Diponegoro, Sultan Hasannudin, Cuk Nyak Dien, Pattimura, Jenderal Soedirman, Ki Hajar Dewantara, Teuku Umar, serta ratusan nama pahlawan nasional lain masih merekat kuat di ingatan kita. Namun, mengenang patriotisme para pahlawan saja akan terjebak dalam romantisme sejarah.

Sekarang tren kepahlawan bukan mengangkat senjata, bambu runcing untuk mengusir penjajah. Musuh kita saat ini adalah kebodohan, kemiskinan, keterbelakanan, ketidakadilan serta kenestapaan yang merupakan warisan dari zaman kolonial. Di era kekinian, tidak lagi dibutuhkan pahlawan yang menggunakan bambu runcing. Tapi, sosok yang mampu melepaskan diri dari semua keterjajahan tersebut.

Saatnya muncul pahlawan yang berani membawa bangsa ini keluar dari keterpurukan, dan salah satunya terlepas dari cengkeraman korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). KKN telah menenggelamkan martabat bangsa ini di mata dunia internasional. Itulah pahlawan masa depan, pahlawan yang kita nanti-nantikan.

Pertanyaan sekarang, Siapa yang pantas menjadi Pahlawan Anti Korupsi? Bisa jadi jawabannya mudah ditebak jika ditanyakan di era facebook saat ini. Jutaan lebih facebookers sepakat menunjuk Chandra Hamzah & Bibit Samad Riyanto Menjadi PAHLAWAN ANTI KORUPSI.

Dua anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini dinilai menjadi sosok yang mampu membongkar adanya upaya persengkongkolan korupsi di dua institusi, yakni kejaksaan dan kepolisian. Institusi terakhir inilah  yang menjadikan Hoegeng sebagai tokoh anti korupsi. Ahad (8/11) kemarin, aksi dukungan facebookers itu diwujudkan dalam aksi nyata, yakni turun ke Bundaran HI, Jakarta.

Kedua anggota KPK tersebut ditempatkan berlawanan dengan mafia peradilan yang melibatkan oknum pejabat Kejaksaan Agung (Kejakgung) dan Kepolisian dengan aktor utama Anggodo Widjojo. Rekayasanya adalah memposisikan KPK sebagai institusi yang korup. Presiden SBY pun turun tangan dengan membentuk Tim Pencari Fakta atau Tim Delapan. Dukungan terhadap Chandra dan Bibit terus menggelinding. Selain di facebookers, dukungan berasal dari sejumlah tokoh dan aktivis, seperti Yudi Latif, Fadjroel Rahman, Effendi Ghazali, dan Eep Saefulloh Fatah, sampai penampilan sejumlah musisi, seperti Slank, Oppie Andaresta, dan Once Dewa.

Tepat 10 November ini diperingati karena keberhasilan warga Surabaya menghadang 6.000 serdadu dari Divisi ke-23 tentara Inggris dan NICA dengan pimpinan Brigadir Jenderal Mallaby. Kehadiran pasukan penjajah tersebut membuat perlawanan rakyat Indonesia terus memuncak hingga terbunuhnya Brigadir Jenderal Mallaby pada 30 Oktober di Surabaya.

Dan hari Selasa 10 November ini, peringatan melawan penjajah bernama korupsi terus dilakukan semua rakyat Indonesia, dengan Bibit dan Chandra sebagai ikon duo pahlawan Anti Korupsi. Tapi perjuangan keduanya tak kan berhasil jika tidak ada komitmen semua pihak. Hoegeng yang lahir di Pekalongan 14 Oktober 1921 sempat memberikan strategi menangkal korupsi. Yakni dengan nilai kejujuran, kerja keras, dan kesederhanaan dalam pekerjaan maupun perilaku sehari-hari.

Harapan utama keberhasilan pencegahan sekaligus pemberantasan korupsi muncul dari kalangan muda. Penyanyi Slank pun yakin generasi muda itu dapat menjadi pahlawan antikorupsi nantinya. Dua tahun lalu, dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November, KPK menempel ratusan poster anti korupsi di sejumlah terminal bus kota di wilayah Jakarta. Momentum penting tersebut untuk membangkitkan perlawanan masyarakat terhadap korupsi. Tahun ini, KPK diharapkan tetap ‘percaya diri’ membangkitkan semangat masyarakat dalam memerangi korupsi disaat ditekan oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan korupsi hilang di negeri ini.

Sudah waktunya lahir Hoegeng-hoegeng baru di negeri ini dan dinanti pahlawan baru anti korupsi. Dari institusi manapun, gerakan anti korupsi perlu digelorakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya dan dampak merusak yang diakibatkan oleh korupsi. Pada akhirnya, masyarakat mampu dan berani untuk menyatakan TIDAK pada korupsi ditengah gegap gempita Peringatan Hari Pahlawan 10 November. (*)

Zaky Al Hamzah
Wartawan Republika

“Pemerintah menyadari, saat ini ekonomi kreatif telah menjadi salah satu lokomotif perekonomian Indonesia. Ini terlihat dari pergeseran sektor pertanian, industri, jasa ke ekonomi kreatif.”

“Jadikan krisis menjadi peluang,’‘ demikian pesan penting yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat membuka Trade Expo Indonesia (TEI) 2008 di Pekan Raya Jakarta (PRJ), Selasa (21/10).

Ada pesan mendalam dari ucapan itu. Di tengah ancaman krisis keuangan global, dampaknya jelas menerobos sendi perekonomian Indonesia, masyarakat, termasuk pelaku usaha. Mereka dituntut bertindak, berpikir, dan bersikap ‘kreatif’.

Ada dua makna kreatif tak hanya kreatif bagaimana menyelamatkan perusahaan dari jurang keterpurukan serta bayang-bayang pemutusan hubungan kerja (PHK)pelaku usaha dituntut mengembangan produk kreatif, dan atau mampu mengemas secara kreatif. Kendati, produk itu berbahan baku sederhana supaya tetap diterima konsumen.

Menteri Perdagangan (Mendag), Mari Elka Pangestu, meng ungkapkan, peran in dustri ekonomi kreatif tak bisa dianggap remeh. Se pan jang 2002-2006, industri krea tif Tanah Air menyumbang Rp 104,6 triliun atau 6,3 persen ter hadap produk domestik bruto (PDB); dan berkontribusi 10,6 persen dari total ekspor atau senilai Rp 81,4 triliun.

Ini tentu capaian fantastis, mengingat Singapura saja, kon tribusi industri kreatif hanya 2,8 persen terhadap PDB. Sementara Inggris mencapai 7,9 persen.

‘’Tingkat partisipasi tenaga kerja di sektor ini mencapai 5,8 persen. Pada 2001, total nilai ekonomi industri kreatif Rp 2 triliun. Nilai itu diharapkan semakin berkembang apa bila nantinya pemerintah mengeluarkan kebijakan khusus bagi industri kreatif,’‘ ungkap Mari.

Karena tak bisa dibilang kecil, pemerintah akan mendukung penuh 14 sektor industri kreatif: musik dan alat musik, periklanan, arsitektur, pasar seni dan barang antik, kerajinan, disain, fashion, film, video dan fotografi, permainan interaktif, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan peranti lunak, serta radio dan televisi.

Dari 14 itu, tiga kelompok besar yang bakal menjadi primadona industri kreatif adalah fashion, kerajinan, dan kriya. Pertumbuhan industri kreatif juga bisa dilihat dari perkembangan dunia film dan musik nasional.

Film layar lebar nasional yang kini mulai bangkit mampu menarik minat masyarakat. Para pelaku usaha di industri film sukses membaca pasar sehingga film mereka banyak ditonton.

Menurutnya, ada tiga amunisi penting dalam industri kreatif yang menjadi basis per tumbuhan. Ketiganya adalah peran pemerintah membuat kebijakan dan perlindungan, peran dunia usaha men dukung perkembangan industri kreatif, dan peran aktor dalam industri kreatif.

Guna mendorong pertumbuhan industri kreatif nasional, pertengahan 2008 lalu, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa pemberian insentif, pengaturan pinjaman bagi pelaku industri, dan perlindungan bagi pencipta industri kreatif.

Mengapa ekonomi kreatif
Ternyata, tersimpan ribuan bahkan jutaan potensi produk kreatif yang layak dikembangkan di Tanah Air. Tengok saja potensi itu: sekitar 17.500 pulau, 400 suku bangsa, lebih dari 740 etnis (di Papua saja 270 kelompok etnis), budaya, bahasa, agama dan kondisi sosial-ekonomi.

Nilai-nilai budaya luhur (cultural heritage) yang kental terwarisi, seperti teknologi tinggi pembangunan Borobudur, batik, songket, wayang, pencak silat, dan seni bu daya lain, menjadi aset bangsa. Tercatat pula, tujuh lokasi di Indonesia yang dijadikan situs pusaka dunia (world heritage site).

Belum lagi tingkat keragaman hayati (biodiversity) yang sukar ditandingi. Begitu banyak spesies yang khas dan tak dapat dijumpai di wilayah lain di dunia, seperti komodo, orang utan, cendrawasih. Tak ketinggalan, hasil budidaya rempah-rempah, seperti cengkeh, lada, pala, jahe, kayumanis, dan kunyit.

Semua itu bila diarahkan menjadi industri ekonomi krea tif, tentu membuahkan hasil luar biasa. Apalagi, era saat ini mengarah pada ekonomi kreatif, setelah era gelombang pertanian, gelombang industri, dan gelombang informasi, seperti teori Alvin Toffler, berlalu.

‘’Pemerintah menyadari, saat ini ekonomi kreatif telah menjadi salah satu lokomotif perekonomian Indonesia. Ini terlihat dari pergeseran sektor pertanian, industri, jasa ke eko nomi kreatif,’‘ jelas Mendag.

Dalam konteks itu, pengembangan seni, inovasi teknologi, dan kewirausahaan men jadi kata kunci. Karenanya tak heran, jika di tengah kekha watiran lesunya dunia bisnis padat modal, harapan kini tertuju pada ekonomi kreatif.

Namun, upaya kreatif bagi produsen serta pelaku usaha kecil maupun menengah tak bisa berjalan sendiri. Agar target pertumbuhan ekonomi jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang tercapai, di saat bersamaan jajaran pemerintah pusat dan daerah harus membantu.

Regulasi dan deregulasi yang mendorong produktivitas serta membunuh ekonomi biaya tinggi, tentu sangat mem bantu mereka. ‘’Ubah kri sis ini menjadi peluang,’‘ kata Presiden, mengulang.

Ekonomi Kreatif, Pariwisata, dan Tenaga Kerja

Ekonomi kreatif, kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, merupakan satu dari tiga sektor yang dapat mendorong perekonomian Indonesia di saat ekonomi dunia melambat. Dua sektor lain, yaitu pariwisata serta tenaga kerja yang handal, terampil, dan berbudaya. Tiga sektor ini, punya potensi cukup besar, keunggulan serta peluang devisa yang tinggi. ‘’Tiga bidang itu selama beberapa tahun terakhir menunjukkan kemajuan pesat. Potensinya masih ada sehingga perlu didorong untuk mencapai sasaran,’‘ ujar Presiden.

Sektor ekonomi kreatif, tambahnya, menjadi salah satu sektor yang berkontribusi cukup besar kepada negara. Terbukti dari perannya yang enam persen terhadap PDB. ‘’Sektor ekonomi kreatif kita sudah berjalan dengan benar, dan tahun ini pemerintah sudah menyusun road map-nya,’‘ kata SBY.

Kini, tinggal sinkronisasi kebijakan. ‘’Saya ingin lebih banyak yang mengenal ekonomi kreatif kita, baik di dalam maupun luar negeri. Untuk itu pen ting d ijaga momentum pertumbuhan yang baik ter sebut.’‘

Lebih jauh Presiden mengajak membangun kemitraan secara ekonomi. Kekhasan yang tinggi, mutu produk yang bagus, memberi keunggulan tersendiri bagi hasil karya Indonesia. Dengan saling mengenal produk luar negeri, akan dapat dipetakan peluang yang ada.

‘’Saya jamin produk Indonesia bagus. Tidak perlu ragu menjalin kerja sama dengan kita,’‘ kata Presiden mengajak pengusaha dari luar negeri memasarkan produk kreatif Indonesia. Sektor pariwisata, lanjutnya, menjadi sesuatu yang perlu difokuskan mengingat kekayaan dan potensi yang ada.

Mendag mengungkapkan, industri kreatif mampu menyerap tenaga kerja 5,4 juta pekerja yang tersebar pada 22 juta perusahan. Jumlah ini setaraatau 5,2 persen dari perusahaan yang ada di Indonesia.

Kepala Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN), Bachrul Chairi, menambahkan, industri kreatif nasional sudah lama menjadi program penting pemerintah. Para pelaku industri kreatif seharusnya memperoleh dukungan penuh pemerintah agar ide-ide kreatif terus berkembang.

‘’Pelaku industri kreatif jangan dipersulit ketika meminjam modal ke bank. Terlebih pelaku industri kreatif biasanya tidak memiliki jaminan khusus, mengingat barang yang diciptakan berbentuk ide bukan benda,’‘ pintanya.

Depdag menargetkan pada 2010 dapat mencetak 200 brandatau merk industri kreatif. Bachrul Chairi optimistis jumlah itu tercapai, meningat sejumlah produk kreatif seperti animasi, batik, periklanan, dan perfilman saat ini telah menjadi brandIndonesia di luar negeri.

‘’Contohnya batik yang telah menjadi ikon Indonesia, kerajinan tangan beragam bahan baku dari kayu, rotan, kulit kerang, serta plastik. Yang membanggakan lagi, film-film animasi buatan anakanak bangsa sudah banyak dipesan pelaku industri film di AS serta Jepang,’‘ katanya.

Sebagai bentuk dukungan, sekitar 700 produk hasil industri telah dipatenkan Depdag. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) produk kreatif juga diurus pihaknya. ‘’Ini supaya produk dalam negeri terlindungi dari klaim negara lain,’‘ jelasnya.

Dirjen Industri Kecil dan Menengah Depperin, Fauzi Aziz, mengatakan, perlindungan hukum terhadap pelaku usaha industri kreatif harus ditegakkan. Salah satu upaya yang terus dijalankan adalah sosialisasi HAKI kepada pelaku usaha.

HAKI akan menjamin setiap pengusaha dari tuntutan hukum dan kerugian. Fauzi menyebutkan, identifikasi hasil industri yang belum mendaftarkan produknya terus dilakukan agar tak ada klaim negara lain.

Sejarah Ekonomi Kreatif di Indonesia

Perkembangan ekonomi kreatif di dorong dengan diluncurkannya program Indonesia Design Power (IDP) pada 2006. IDP merupakan program untuk meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia di pasar domestik maupun ekspor.

Selama kurun waktu 10 tahun terakhir, sektor ekonomi kreatif makin berkembang pesat di beberapa kota besar. Melalui inisiatif komunitas anak muda di sejumlah kota, seperti Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta.

Benih yang memicu pertumbuhan ekonomi kreatif di tingkat lokal telah mam pu me lahirkan karya film, animasi, fashion, mu sik, software, gamekomputer, dan sebagai nya. Beberapa di antara pelaku ekonomi krea tif ini malah mendapatkan kesempatan menam pilkan karyanya di ajang internasional.

Istilah ekonomi kreatif pertama kali didengungkan tokoh bernama John Howkins, penulis buku Creative Economy, How People Make Money from Ideas.Dia seorang yang multiprofesi.

Selain sebagai pembuat film dari Inggris, ia juga aktif menyuarakan ekonomi kreatif kepada pemerintah Inggris sehingga banyak terlibat dalam diskusi-diskusi pembentukan kebijakan ekonomi kreatif di kalangan peme rintahan negara-negara Eropa.

Menurut Howkins, definisi ekonomi krea tif adalah kegiatan ekonomi di mana inputdan outputnya adalah gagasan. Tokoh berikutnya seorang doktor dibidang ekono mi, Dr Richard Florida, dari Amerika, penulis buku The Rise of Creative Classdan Cities and the Creative Class. Dia menyuarakan tentang industri kreatif dan kelas kreatif di masyarakat.

Pemenang nobel di bidang ekonomi, Robert Lucas, mengatakan kekuatan yang menggerakan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi kota atau daerah dapat dilihat dari tingkat produktivitas klaster orangorang bertalenta dan orang-orang kreatif atau manusia-manusia yang mengandalkan kemampuan ilmu pengetahuannya.

Mendag, Mari Pangestu, menjelaskan, me lalui ekonomi kreatif inilah pemerintah terus mencari upaya pengembangan akses pasar ekspor, baik ekspor jasa maupun produk. Salah satu yang didorong pengembangan ekspor jasa adalah potensi ekono mi kreatif yang menyumbang 6,3 persen PDB dan berkontribusi 10,6 persen dari total ekspor nasional.

‘’Kendati ada kekhawatiran dalam suasana ketidakpastian perekonomian dunia, pemerintah tetap optimistis ekspor perdagang an kita tetap tumbuh signifikan,’‘ ujar Men dag pekan lalu.

Krisis ekonomi dunia akan memengaruhi perekonomian Indonesia, khususnya ekspor. Meski hingga kini pertumbuhan ekspor sampai Agustus 2008 masih 30 persen, sehinga target pertumbuhan ekspor 12,5 persen tahun ini dapat tercapai. ‘’Beberapa bulan ke depan, perlambatan ekonomi dunia mulai terasa,’‘ katanya.

Selain kebijakan fiskal, moneter, perbank an, dan pasar saham, pemerintah, kata Mendag, akan merespons pertumbuhan sektor riil. Sejumlah upaya yang dilakukan, yakni menjaga daya saing dan menfasilitasi ekspor dengan menjamin efisiensi arus barang dan arus dokumen, menekan ekonomi biaya tinggi.

Kemudian, meningkatkan efektivitas dari promosi produk dan jasa-jasa Indonesai ke luar. ‘’Pemerintah juga melakukan promosi untuk mendiversifikasi pasar dan produk secara terarah dan strategis,’‘ katanya.

Di tengah lesunya industri padat modal, industri kreatif diharapkan menjadi penyelamat perekonomian Indonesia mengingat produk itu tak bergantung 100 persen pada pasar konvensional, seperti AS, Eropa, maupun Jepang.

Contohnya, kerajinan mebel berbahan kulit kerang yang sebagian besar pasar ekspornya justru di Spanyol, Italia, Perancis, dan Jerman. Di Asia, pasar produk ini bertebaran di Korea Selatan dan Filipina.

Ketua Umum Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Aprisindo), Ambar Tjahyono, sangat mendukung upaya pemerintah mencari celah pasar ekspor di saat pasar tradisional AS, Eropa, dan Jepang, mandeg. ‘’Meski target transaksi tak tercapai, tapi upaya mencari pasar-pasar baru ini patut kita dukung.’‘

Langkah lain pemerintah, sambung Mendag, adalah melanjutkan negoisasi dan pendekatan menjamin akses pasar, mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi eksportir dalam negeri. Pemerintah berusaha keras menjaga iklim investasi, meski pelambatan ekonomi dunia mendorong investor menunda investasinya di Indonesia.

Staf khusus Mendag yang ikut mengembangkan
cetak biru ( blue print)Industri Ekonomi Kreatif, Rhenald Kasali, mengatakan industri kreatif pada intinya membuat produk dan atau jasa. Jika dijalankan sebagai sebuah industri atau usaha ekonomi, mau tidak mau akan terkait dengan pengambilan risiko.

Hal itulah yang membuat hubungan industri kreatif dan wirausaha sangat berbeda. Dalam cetak biru Industri Ekonomi Kreatif disebutkan bagaimana ekonomi kreatif bekerja serta presentasi konsep triple helixuntuk fondasi pilar ekonomi kreatif. Inti dasar konsep itu adalah sinergi antara pemerintah, pengusaha, dan kaum intelektual yang menyangkut pengembangan ekonomi kreatif.

Karena itu, menurut Rhenald, pemerintah dan masyarakat perlu memikirkan kembali makna pembelajaran, yaitu apakah untuk membebaskan diri dari berbagai belenggu dengan cara lebih terbuka, atau hanya untuk memintarkan secara akademis.

‘’Tentu jauh lebih baik membebaskan mereka dari ketertutupan daripada membesarkan orang-orang pintar, tetapi otaknya tertutup,’‘ ujar Rhenald, yang juga ketua Program Magister Manajemen Universitas Indonesia (UI).

Ia mengutip ucapan Albert Einstein, ‘’Ukuran kecerdasan manusia sebenarnya terletak pada kemampuannya untuk berubah.’‘ Itulah makna kecerdasan, yang terkait erat dengan keterbukaan berpikir. Jadi, berpikir kreatif agar bisa melaju tenang di tengah badai krisis global. (*)

Krisis global sudah membikin derita ratusan juta manusia di bumi ini. Siapa yang pantas disalahkan? Ada yang mengatakan kita tidak perlu saling menyalahkan. Mari kita hadapi bersama kesulitan ini. Tapi, itu tidak adil karena ada pihak yang secara jujur harus dikatakan sebagai penyebab menderitanya masyarakat seluruh dunia, yakni Amerika!

Kita tahu bahwa krisis ini berawal dari pemberian kredit perumahan di Amerika kepada konsumen yang kurang layak diberi pinjaman. Karena itu disebut subprime mortgage untuk mereka yang layak disebut prime mortgage. Tak kurang dari 1,2 triliun dolar AS digelontorklan untuk kredit tak layak ini, kemudian ketika suku bunga naik, pengembalian seret, hasilnya 600 miliar dolar macet.

Efek dari macetnya kredit tersebut berimbas ke institusi keuangan lain karena kredit tersebut disekuritisasi melalui penciptaan derivatif yang disebut CDO (collateralized debt obligation), semacam surat utang. Penjualan itu dilakukan secara berantai sehingga ketika ujungnya sakit, maka semua rentetannya akan merasakan dampaknya.

Apa yang terjadi berikutnya adalah kebangkrutan beberapa bank investasi dan lembaga keuangan lainnya. Di Amerika, Lehman Brother mendadak bangkrut. AIG, asuransi terbesar di belahan bumi ini, harus diselamatkan pemerintah. Freddie Mac dan Fannie Mae, kreditor terbesar juga diselamatkan pemerintah. Tak kurang Pemerintah Amerika mengucurkan 700 miliar dolar untuk menyelamatkan perekonomian mereka.

Cepat merambat
Krisis di Amerika itu dengan cepat merambat ke berbagai belahan dunia. Eropa terkena dampak terparah dari krisis ini. Beberapa bank nyaris kolaps sehingga harus diselamatkan. Di Inggris pemerintah menganggarkan  rescue plan664 miliar dolar termasuk mengeluarkan 55 miliar dolar AS untuk menyelamatkan tiga bank. Jerman mengucurkan 664 miliar dolar AS, 68 miliar dolar di antaranya untuk bailout pinjaman real estate. Belanda terpaksa menyelamatkan Fortis.

Kenyataannya tak hanya sektor keuangan yang tumbang karena pada fase berikutnya sektor riil pun terkena imbasnya. General Motor di Amerika terancam bangkrut jika pemerintah tidak memberi suntikan dana. Opel di Jerman juga perlu mendapat jaminan dari pemerintah untuk mampu membayar utang-utangnya. Masih banyak yang lain sehingga bailout yang dilakukan separuhnya digeser ke sektor riil, bukan cuma sektor finansial.

Asia mau tak mau juga terkena dampaknya. Jepang dan Korea yang banyak terkait dengan Amerika dan Eropa dalam urusan ekspor, terseret cukup dalam di pusaran krisis global ini. Hong Kong dan Singapura juga terpuruk sehingga pertumbuhan ekonomi mereka akan terpangkas. Cina meski terkena juga, tapi relatif masih perkasa. Indonesia sendiri meski ekonomi tetap tumbuh cukup dipusingkan dengan krisis ini.

Ketika perusahaan bertumbangan, otomatis PHK-pun terjadi di mana-mana. Bangkrutnya beberapa perusahaan di Amerika, baik institusi keuangan maupun industri lain termasuk otomotif, memaksa 1,2 juta orang di-PHK. Di Jerman ratusan ribu orang dipecat, Siemens saja sejauh ini telah memecat 17 ribu karyawan. Di Singapura pun sudah mulai terjadi gelombang pemecatan.

Tak terkecuali Indonesia. Perusahaan baja sudah siap merumahkan ribuan karyawan. Perusahaan sepatu dan tekstil yang banyak mengandalkan pasar Amerika dan Eropa sudah mulai memangkas karyawan dan jumlah pemangkasan akan bertambah lagi karena permintaan merosot. Belum lagi hasil pertanian seperti kelapa sawit dan juga kerajinan rakyat. Puluhan ribu, bahkan mungkin ratusan ribu pegawai terancam PHK.

Krisis global ini semakin tampak nantinya pada pertumbuhan ekonomi. Amerika dan Eropa yang paling terpukul dengan krisis ini dan akan mengalami pertumbuhan rendah, bahkan sebagian negatif pada 2009. Eropa rata-rata akan tumbuh negatif 0,5 persen, Amerika lebih parah sekitar 0,9 persen. Jepang juga negatif 0,1 persen.

Memang beberapa negara Asia meski terimbas masih mampu mencatat pertumbuhan lumayan. Cina meski turun masih di kisaran sembilan persen. Indonesia dengan segala keterbatasannya masih tumbuh enam persen, pertumbuhan tertinggi di wilayah Asia Tenggara. India juga masih tumbuh relatif baik. Sementara Singapura dan Malaysia yang banyak mengandalkan ekspor dan memiliki keterkaitan jasa keuangan yang tinggi ke Amerika akan mengalami pertumbuhan rendah.

Karena itu pula Cina, India, Indonesia, dan kemudian ditambah Brasil menjadi diperhitungkan dalam kancah perekonomian dunia. Skala ekonomi di empat negara tersebut cukup besar dan masih tumbuh dengan baik. Dengan begitu negara yang masuk <I>emerging market<I> ini akan menjadi penopang bagi pertumbuhan ekonomi dunia setelah Amerika, Eropa, dan Jepang terperosok ke dalam depresi ekonomi. Pergeseran peta kekuatan tersebut muncul dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 di Washington.

Di sisi lain, negara kecil seperti Islandia, Pakistan, dan beberapa negara di Afrika misalnya, makin megap-megap dengan krisis ini. Tak pelak mereka pun harus menadahkan tangan ke IMF untuk mengucurkan dana penyelamatan. Tentu IMF dengan senang hati karena dalam dua tahun terakhir ini banyak negara peminjam yang mengembalikan sebelum jatuh tempo, termasuk Indonesia.

Krisis ini memang memberikan pelajaran sangat berharga bagi dunia, tentu khususnya bagi Amerika. Negara adikuasa yang selama ini menjadi polisi dunia seenaknya sendiri dalam mengatur dunia, termasuk dalam mengatur perekonomian dunia. Mereka merusak tatanan ekonomi negara berkembang lewat tangan-tangan mereka, baik di Bank Dunia maupun di Dana Moneter Internasional (IMF).

Amerika merupakan embahnya yang menurut istilah John Perkin – adalah para bandit ekonomi (economic hitman). Mereka memorakporandakan ekonomi negara berkembang dengan memberikan pinjaman agar negara tersebut memiliki ketergantungan terhadap lembaga internasional yang sudah dikuasai Amerika. Nantinya Amerika yang akan menuntut berbagai perlakuan khusus sebagai bayaran atas pinjaman tersebut.

Amerika juga yang menjadi pengkhianat Bretton Wood di mana saat itu salah satu kesepakatannya adalah mengaitkan mata uang dolar dengan persediaan emas dengan harga konversi 33 dolar per ons. Jadi jika mereka akan menerbitkan dolar, maka harus tersedia juga emas setara dengan nilai dolar yang diterbitkan. Karena tak mampu menjaga kurs, Presiden Nixon pada 1971 langsung membatalkan kesepakatan Bretton tersebut.

Pencabutan itu kemudian menjadikan Amerika bisa mencetak dolar tanpa batas. Komoditas ekspor terbesar Amerika saat ini adalah kertas yang bernama dolar. Mereka tidak peduli dengan dobel defisit (anggaran belanja dan neraca perdagangan), karena mereka bisa menutup defisit itu dengan mencetak dolar.

Hukum alam berjalan dengan sempurna. Kini Amerika sedang menerima hukuman atas ulahnya sendiri. Inilah krisis terbesar di Amerika setelah Great Depression pada 1929 silam. Bedanya, kali ini krisis ini merembet ke seluruh dunia sehingga ratusan juta orang harus hidup sengsara. Jadi tak salah memang kalau semua telunjuk mengarahkan ke Amerika sebagai biang keterpurukan kolektif seluruh negara di bumi ini.

Elba Damhuri
Wartawan Republika

Dewan Intelijen Nasional AS (NIC) belum lama ini merilis hasil risetnya tentang kepemimpinan global Amerika Serikat (AS). Mereka menyatakan dominasi dan hegemoni kekuatan ekonomi, politik, dan militer AS akan merosot tajam pada 2025. Pada sisi lain, dunia akan melihat kekuatan baru: Cina, Rusia, dan India.

Jelas, hasil penelitian ini tidaklah mengejutkan. Pada dasawarsa 1980-an, kalangan ilmuwan dan peneliti internasional telah berdebat hebat tentang posisi AS. Jatuhnya sistem Bretton Woods dan dilepasnya dolar AS bukan sebagai ‘mata uang tunggal internasional’, mereka indikasikan sebagai jatuhnya hegemoni AS dalam politik global.

Lahirnya negara-negara industri baru yang selama era 1944-1970-an dibesarkan AS melalui Marshall Plan dan Bretton Woods juga berpengaruh terhadap keruntuhan hegemoni global AS. Jerman dan Jepang menjadi faktor penting yang memunculkan pandangan tentang runtuhnya kekuasaan AS di percaturan internasional.

Robert Gilpin termasuk tokoh dan ilmuwan AS terdepan yang menyampaikan tesis tentang runtuhnya kekuasaan Amerika itu. Keruntuhan itu, kata Gilpin, berdampak langsung pada stabilitas ekonomi politik global dan tidak berjalannya sistem dunia baru yang didasarkan pada liberalisasi ekonomi dan penyebaran nilai-nilai demokrasi Barat.Padahal, bagi kaum realist seperti yang diemban Gilpin dan kawan-kawan, tata politik dunia memerlukan sebuah pemimpin atau hegemon. Charles Kindleberger, meneliti sejarah dan sebab-musabab Depresi Hebat 1929, juga memberikan kesimpulan serupa: dunia butuh pemimpin tunggal.

Keruntuhan kapitalisme global dan kekuasaan AS, bagi Immanuel Wallerstein, pencetus teori sistem dunia yang begitu mengagumi ajaran Marx, akan terjadi tidak lama lagi. Pada 2020-an atau 2030 kapitalisme global yang dipimpin AS akan jatuh dan digantikan sistem ekonomi politik yang baru.Betulkah kepemimpinan global AS telah memudar? Betulkah negara-negara baru seperti Cina dan India mampu menggantikan atau menyaingi kekuasaan AS?

Hingga hampir 30 tahun perdebatan itu berlangsung, memang belum ada penjelasan dan jawaban memuaskan atas isu tersebut. Masing-masing memiliki latar belakang penjelasan yang berdiri pada kerangka yang berbeda-beda meski tujuannya sama.Saya mengambil satu sudut pandang yang saya kira cukup komprehensif dalam melihat persoalan ini, yakni argumen pendekatan kekuasaan struktural ala Susan Strange, profesor politik ekonomi di London School of Economics. Kata Strange, untuk melihat kekuasaan global AS tidak lagi bisa dilihat dari pendekatan relational power.

Dominasi sebuah negara tidak bisa lagi dijamah dengan melihat perintah-perintah. Sebagai contoh, sudah bukan zamannya untuk mendesak negara lain yang lebih lemah agar melakukan sesuatu yang diinginkan negara yang lebih kuat. Tidak bisa lagi AS, misalnya, memaksa Iran atau Saudi Arabia untuk menggunakan dolar AS sebagai mata uang perdagangan internasional.Strange memperkenalkan pendekatan struktural (structural power) yang tidak bisa berdiri sendiri. Ada empat kekuatan struktural yang bisa dijadikan acuan untuk mengetahui apakah sebuah negara memiliki kekuasaan global atau tidak.

Sebuah negara yang hanya memiliki satu atau dua kekuatan seperti militer dan keuangan, tidak bisa disebut berkuasa atas politik internasional. Keempat kekuatan itu saling mendukung dan terintegrasi membentuk satu pengaruh yang melahirkan negara adikuasa atau hegemon. Keempatnya adalah kekuasaan produksi, keuangan, militer, dan pengetahuan.

Dari sisi produksi, perusahaan-perusahaan Amerika Serikat masih berandil besar dalam memasok produk-produk manufaktur dan jasa produksi baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun produksi global. Dunia memang berubah di mana produksi tidak lagi dikerjakan di dalam negeri AS. Tetapi, itu tetap tidak mengurangi daya saing dan daya mampu produksi global negeri Paman Sam itu.

Hubungan produksi ini memiliki arti penting karena menyangkut aktivitas ekonomi yang berujung pada soal kesejahteraan. Marx menyebutnya sebagai hubungan produksi yang menjadi inti dari kehidupan manusia. AS menyadari arti penting ini dan sejak era 1900-an terus memperkuat fundamental industri mereka, yang sempat menjadi negara utama dengan 70 persen tingkat produksi global.

Dari sisi keuangan, terasa sekali aliran-aliran investasi dunia sangat tergantung pada AS. Dolar AS masih menjadi pemain utama meski euro dan yen Jepang terus membaik. Hingga akhir 2007 total perdagangan dan investasi dunia dengan menggunakan dolar AS masih di atas 60 persen. Jumlah ini memang menyusut dari sebelumnya 90 persen, tetapi dolar AS tetap memperlihatkan kuasanya sebagai mata uang paling berpengaruh.

Pada struktur militer sudah terlihat sangat jelas betapa sampai saat ini belum ada negara yang mampu menandingi AS. Anggaran militer AS, termasuk riset dan teknologi canggih, lebih dari separuh anggaran militer global. Jumlah tentara AS yang menyebar di seluruh dunia pun cukup banyak di mana belum ada negara lain yang melakukan itu.

Begitupun dalam inovasi pengetahuan khususnya di bidang teknologi dan sains, AS masih diperhitungkan. Riset-riset dalam dunia medis, sebagai contoh, telah melahirkan perusahaan-perusahaan besar yang tidak hanya mampu menyokong pertumbuhan ekonomi AS, tetapi juga dunia. Strange percaya jika keempatnya masih dimiliki AS, meski saat ini krisis besar menghantam negeri itu dan seluruh dunia tentunya.

Bagaimana dengan perang Irak, defisit AS yang besar, dan runtuhnya simbol kapitalisme global: hancurnya perusahaan-perusahaan? Sejak era 1970-an, AS sudah mengalami defisit neraca pembayaran dan terus naik di era Pemerintahan Ronald Reagan. AS juga pernah hancur dalam Perang Vietnam dan beberapa konflik internasional di Afrika dan Asia.Namun semua itu bisa diatasi dengan baik meski ada gejolak di sana-sini. Itu sama sekali tidak menghilangkan peran AS sebagai pusat kekuasaan dunia walaupun pada saat itu banyak kalangan menyatakan bahwa dunia telah memasuki era jatuhnya hegemoni AS.

Yang terjadi hingga 20 tahun ke depan, AS masih memiliki kekuatan struktural untuk mendominasi dunia. Memang muncul kekuatan-kekuatan baru yang bisa saja ‘mengganggu’ kepemimpinan AS, seperti munculnya Jepang dan Jerman Barat di era 1970-an. Kekuatan-kekuatan seperti Cina dan Rusia itu bakal memberikan pengaruh besar pada tata politik ekonomi dunia. AS pun akan terganggu dengan kehadiran mereka, tetapi bukan berarti mereka tidak berdaya. Dominasi tetap berada dalam genggaman mereka. (*)

Jakarta, (ANTARA News) – Batik, salah satu kain tradisi Indonesia, belakangan ini semakin terlihat “menjamur” dikenakan orang di mana-mana.

Di pusat perbelanjaan, di perkantoran, hingga acara-acara pesta, banyak orang yang mengenakan batik dengan gaya yang lebih modern dan kontemporer.

“Batik `fever` sedang melanda Indonesia,” ujar perancang busana Ghea Panggabean kepada ANTARA di Jakarta, Jumat malam (16/5/2008).

Perempuan yang 25 tahun terakhir setia mengeksplorasi kain-kain tradisi Indonesia dengan gaya modern ini melihat keadaan tersebut sebagai perkembangan yang menggembirakan.

Menurut Ghea, dunia mode Indonesia sdang bangkit dan bergairah. Hal itu terlihat dari antusiasme orang mengenakan batik di berbagai acara. Desain dan coraknya sangat beragam serta berkembang dengan cepat.

“Sekarang orang sangat bangga memakai batik dan merasa `in`, beda dengan zaman dulu kalau orang memakai batik dianggap kuno dan lebih percaya diri memakai baju merek luar negeri,” katanya.

Ghea adalah perempuan berdarah campuran Belanda yang sejak remaja jatuh cinta pada budaya Indonesia.

Pemilik nama lengkap Ghea Sukarya Panggabean ini lahir di Rotterdam, Belanda, 1 Maret 1955.

Meski dibesarkan di Eropa, namun ia memilih Indonesia sebagai sumber inspirasi hidup dan berkarya. Di dunia mode, Ghea dikenal banyak orang karena rancangan kebaya dan tunik.

“Indonesia kaya dengan kain-kain tradisional. Saya hampir 25 tahun menggali kebudayaan nenek moyang bangsa kita dan saya selalu mencari inspirasi baru yang lantas diterjemahkan dalam fesyen,” ujar ibu tiga anak ini.

Ghea menempuh pendidikan fashion di Lucie Clayton College of Dressmaking Fashion Design, London (1976-1978) dan Chelsea Academy of Fashion, London (1979).

Nama Ghea telah berkibar di Indonesia dan mancanegara. Reputasinya di bidang fashion antara lain dibuktikan dengan mewakili Indonesia dalam Fashion Connection, Singapura (1986-1987-1989), berpartisipasi dalam Le Bon Marche Department Store, Prancis dengan menampilkan koleksi gringsing Bali dan Sumba (1997).

Sejumlah penghargaan pernah diraihnya, yakni Penghargaan 10 Besar Designer ASEAN (1987), Penghargaan Kartini atas kontribusi profesional dalam mempromosikan mode Indonesia (1987), Citra Adhikarsa Budaya (1996), Adhikarya Busana (1999), dan Adhikarya Wisata (2001).

“Kita harus bangga dengan keadaan yang terjadi pada dunia fesyen kita saat ini, setahun terakhir saya mengamati, terutama pada produk yang berkaitan dengan budaya Indonesia selalu mendapat tanggapan positif masyarakat,” katanya.

Dukungan Pemerintah

Perancang busana Handy Hartono mengungkapkan peran pemerintah sangat penting dalam mendukung pelestarian dan memupuk kecintaan anak bangsa terhadap kain-kain tradisi Indonesia.

“Baru-baru ini saya diajak Departemen Perindustrian berpameran di Dubai bersama beberapa perancang busana lain dari Indonesia, saya merasa dampaknya luar biasa positif,” kata Handy yang karya-karyanya jadi langganan para artis dan kalangan sosialita ini.

Pria yang mengawali karirnya sebagai asisten perancang busana pada Susan Budiharjo tahun 1985 ini mengaku banjir pesanan dari Dubai ketika pameran usai. Kain tenun, ulos, songket, yang dipadukan menjadi gaun-gaun modern oleh Handy sangat disukai pengunjung pameran saat itu.

Handy terkenal memiliki ciri khas tersendiri dalam setiap rancangannya. Ia mencampurkan unsur etnik dan modern sehingga menghasilkan karya baru yang unik dan elegan.

“Saya tidak menyangka, kain-kain Indonesia sangat dihargai dan digemari di luar negeri, karena itu kita harus bangga memiliki budaya Indonesia dan berkesempatan mengenakan kain-kain tradisi itu kapan saja,” tambahnya.

Sementara itu Ghea mengungkapkan gairah dunia fesyen Indonesia tidak lepas dari usaha berbagai pihak untuk menggalakkan cinta budaya bangsa sendiri.

“Pemerintah melalui Inacraft pada April lalu dan pameran kain nusantara Adiwastra Nusantara adalah sedikit contoh dari upaya pelestarian budaya Indonesia,” katanya.

Inacraft (International Handicraft Trade Fair) adalah salah satu pameran kerajinan terbesar di Indonesia yang digelar rutin setip tahun sejak 1999.

Pada penyelenggaraan ke-10 (tahun ini) Inacraft semakin ramai didatangi pengunnung. Kegiatan itu diikuti 1.650 perusahaan kerajinan dari dalam dan luar negeri seperti Tunisia, India, dan Amerika Serikat.

“Di pameran itu kita bisa melihat bermacam-macam kain tradisional Indonesia yang sangat indah. Pengunjung yang berminat juga bisa membeli langsung dengan harga yang sepadan dengan kualitasnya,” ujar Ghea.

Promosi semacam itu, lanjut Ghea, sangat menguntungkan bagi banyak pihak. Bagi peserta pameran, ajang itu menjadi kesempatan untuk mendapat pesanan dalam jumlah melimpah, sedangkan pengunjung dapat berbelanja dengan harga terjangkau dan kualitas barang yang baik, sekaligus juga dapat memberdayakan para perajin dari berbagai daerah.

Tren Berikutnya

Sampai kapan tren batik menjangkiti masyarakat? Ghea mengatakan tidak ada waktu yang pasti, meski fesyen memang akan terus berubah seiring waktu berjalan.

“Saya berharap tren ini akan berlanjut dengan digemarinya jenis-jenis kain tradisi Indonesia lainnya. Indonesia kan tidak hanya memiliki batik, tapi juga kain tenun, songket, dan kain adat dari seluruh nusantara,” katanya.

Ghea menambahkan, eksplorasi di dunia mode terus berjalan. Namun orang tidak perlu selalu berubah dan menata penampilan mengikuti perkembangannya.

“Menurut saya yang terpenting adalah bagaimana orang menjadi cerdas menata penampilannya. Untuk tampil menarik tidak harus mahal kok, tidak harus produk luar negeri. Kuncinya adalah `smart` dalam memadupadankan busana,” kata perempuan yang kerap tampil dalam busana dari kain songket ini.

Tampil trendi dalam segala suasana, lanjutnya, juga dapat dilakukan dengan mengenakan busana tradisional dalam setiap kesempatan dan tidak takut berkreasi sendiri. Busana dengan gaya kontemporer dan modern juga bisa menjadi pilihan sehingga si pemakai tidak merasa ketinggalan jaman.

Keberanian berinovasi dalam mode, menurut Handy, juga membawa dampak positif dari hasil pamerannya di Dubai. Ia melihat kain-kain Indonesia jauh lebih berkualitas dan kaya dalam gaya dibandingkan produk India dan China.

“Inovasi baru dan terus melakukan eksplorasi terhadap budaya tradisi serta keberanian untuk berkreasi adalah kekuatan yang kita miliki, yang tidak dimiliki bangsa lain,” demikian katanya.(*)

COPYRIGHT © 2008 ANTARA

Alasan penolakan sangat sederhana, mereka khawatir program BLT akan menimbulkan konflik horisontal seperti terjadi tahun 2005 ketika harga BBM naik hingga 125 persen. Ada ketua RT yang menilai BLT sama dengan bantuan langsung tawuran. Sejumlah orang, dua diantaranya ketua RT meninggal dunia akibat tekanan BLT, sedang lima warga tewas setelah terinjak-injak ketika berebut uang BLT.

Penolakan tersebut sangat fenomenal, dan absurd dari sisi ilmu pemerintahan. Karena pemerintah daerah, dari tingkat provinsi hingga kepala desa (kades) merupakan subordinasi dari pemerintah pusat. Sejatinya, program apapun yang digulirkan pemerintah pusat langsung diterima dan dikerjakan tanpa adanya penolakan dari pemda hingga kades.

Bahkan, pakar tata negara menilai hal ini merupakan bentuk pembangkangan birokrasi serta dampak negatif dari otonomi daerah. Namun, coba perhatikan secara cermat dan bijaksana alasan penolakan mereka. Meski, ketergantungan terhadap subsidi juga harus dikurangi.

Penolakan itu bukan tanpa sebab. Dalam penggunaan data, pemerintah pusat hanya memakai data tahun 2005. Yang menjadi pertanyaan, apakah Badan Pusat Statistik (BPS) selama 2005-2007 mengalami ‘mati suri’ atau masih bekerja, kok ya bisa-bisanya tidak memiliki data orang miskin terbaru.

Kalau memakai data 2005, jumlah penerima BLT tahun itu yang sudah meninggal hingga bulan April 2008 sudah sangat banyak. Yang pindah, yang baru lahir, yang jadi miskin dari sebelumnya orang berpunya atau bahkan orang kaya. Ironisya, ahli waris penerima BLT tahun 2005 tidak berhak menerima kartu BLT di bulan Mei ini. Meski, keluarga ahli waris penerima BLT tahun 2005 masih tergolong keluarga miskin di tahun 2008 ini.

Nah, dimana posisi BPS selama tahun 2005-awal 2008? Apa yang mereka kerjakan selama periode tersebut? Mengapa jauh-jauh hari ketika akan mengumumkan kenaikan harga BBM, pemerintah tidak mendorong BPS melakukan sensus ekonomi dulu untuk memetakan data terbaru keluarga miskin, sehingga tidak menggunakan data lama?

Inilah problem awal yang dipersoalkan pemimpin daerah terkait penerimaan BLT. Kalau pemeritah pusat sejak awal menggandeng pemda dalam pendataan keluarga miskin, maka penolakan program tersebut tidak akan sehebat sekarang.

Bukan maksud pemimpin daerah tidak ingin melemparkan tanggungjawabnya ikut membantu pemerintah pusat meringankan beban masyarakat sebagai imbas kenaikan harga BBM, namun apakah pemerintah pusat bertanggungjawab jika di daerah terjadi konflik horisontal?

Apakah pemerintah pusat akan turun tangan menyelesaikan kerusuhan massa di suatu daerah? Toh, selama ini pemerintah pusat terkesan lamban dalam menyelesaikan persoalan daerah, bahkan terkadang melemparkan kesalahan kepada kelapa daerah yang tidak sanggup menuntaskan persoalan di daerahnya sendiri.

Persoalannya sebenarnya sederhana, sesederhana pemerintah pusat mengalihkan tanggungjawabnya untuk mengatasi persoalan kenaikan harga BBM. Mengapa daerah dan termasuk masyarakat mendapat ‘pulut atau beban permasalahan yang dibuat pejabat-pejabat di pemerintah pusat.

Ketika pemerintah pusat memutuskan mengajukan pinjaman ke lembaga donor internasional, berapa persen dana pinjaman yang mengucur ke daerah dan digunakan seutuhnya untuk pembangunan? Berapa persen yang dibagi-bagikan dan atau masuk ke kantong pejabat?

Beratnya membayar hutang kan akibat kesalahan pejabat pemerintah pusat. Beban subsidi juga akibat kesalahan pemerintah, yang menyusun APBN secara boros. Sementara subsidi di sektor pertanian, pangan, serta industri kecil menengah adalah hak rakyat yang seharusnya diperoleh tanpa dialihkan untuk subsidi pejabat atau orang kaya.

Jika rakyat diminta berhemat, apakah pejabat pemerintah pusat mau menghapus pos mobil dinas mewah, biaya perjalanan kelas eksekutif, memangkas insentif serta tunjangan yang berlebih? Sudahkah pejabat pemerintah memberikan teladan, sehingga sikap hemat dari pejabat daerah serta rakyat benar-benar dilakukan atas dasar kesadaran, bukan akibat keterpaksanaan?

Apakah ini yang dinamakan keadilan? Daerah dan rakyat selalu menanggung persoalan yang membelit dari ‘tingkah laku’ pejabat pemerintah pusat. Giliran ketika persoalan menyeruak di daerah, pejabat pemerintah pusat –yang didampingi ratusan tenaga ahli lulusan luar negeri — enggan memonitor untuk mempercepat penyelesaian persoalan di daerah.

Sebelum program BLT dianggap berhasil dan sukses, yang diklaim pemerintah pusat berjalan efektif pada tahun 2005, pemerintah pusat harus bercermin diri, apakah selama ini pejabat pemerintah pusat sudah memberikan teladan untuk hidup hemat, dan berkoordinasi bersama pemda dengan mendengarkan langsung mekanisme penyaluran BLT, supaya tidak terjadi penolakan?

Sayangnya, satu hari menjelang pengumuman kenaikan harga BBM, pemerintah pusat masih terlihat arogan dan menganggap semuanya beres, serta menjamin tidak ada gejolak sosial dan pertambahan jumlah warga miskin. Sangat mungkin prediksi kelapa desa yang menganggap BLT adalah bantuan langsung tawuran akan terbukti dalam beberapa hari pasca pengumuman kenaikan harga BBM. Ini hanya prediksi, bisa benar atau benar sekali. – zaky al hamzah -

‘Salam Kebangkitan (Kenaikan Jumlah) Warga Miskin’

Bangsa ini masih berada dalam cengkeraman lembaga kreditor internasional.

Dalam pandangan Dradjad, kebangkrutan bangsa ini terjadi karena tidak pernah lepas dari utang. Akibatnya, bangsa kita tak mampu mengelola sumber daya alam dalam negeri yang berlimpah. Contoh nyata adalah minyak. Meski punya potensi yang besar, namun pemerintah tidak bisa memanfaatkan momentum kenaikan harga minyak. Ini karena produksi minyak masih dikuasai perusahaan asing. Sementara Indonesia tidak pernah mengetahui secara persis jumlah produksi minyak mentah per harinya.

Menurut Dradjad, hal itu terjadi karena UU Migas Nomor 22 Tahun 2001 yang sangat liberal yakni pemerintah memberikan kekuasaan lebih pada produsen asing untuk memproduksi minyak, namun ironisnya pemerintah tidak mendapat akses untuk mengetahui berapa nilai produksi per harinya. ”Kalaupun pemerintah menjamin bisa mengetahui hasil produksi, saya tidak yakin, itu omong kosong,” ujar Dradjad, anggota DPR dari Fraksi PAN.

Pada forum yang sama, Ali Masykur Musa berpendapat, kehancuran sendi ekonomi bangsa ini dimulai dari struktur serta pola APBN yang terlihat sombong. Struktur fundamental ekonomi tidak mapan sehingga terjadi defisit hingga 2 persen dari total APBN. ”Defisit terjadi akibat tekanan IMF serta Bank Dunia, yang memaksa pemerintah melunasi utang-utang luar negerinya, yang berimbas pada kenaikan harga BBM.”

Menurut Ali, ada dua cara yang bisa dilakukan agar sendi ekonomi yang menjadi basis kebangkitan nasional terwujud. Pertama, pemerintah harus mengubah pola penyusunan APBN, yakni memangkas pos-pos yang tidak perlu. Ali setuju perlunya pemangkasan pos hingga 20 persen di eksekutif. ”Selama ini struktur APBN bagaikan besar pasak daripada tiang, pengeluaran lebih banyak dari pemasukan, padahal banyak pos-pos yang bisa ditekan,” katanya.

Cara kedua, katanya, melakukan moratorium utang luar negeri dengan menyatakan tidak mampu membayar utang sehingga pemerintah tidak terbebani APBN. Pemerintah bisa mendapatkan dana untuk menalangi defisit dengan melakukan privatisasi perusahaan, namun tidak dengan cara menjual ke investor asing.

Lain lagi dengan Frans Hendra Winata. Ia menilai, masih terpuruknya bangsa ini karena pemerintah tidak konsisten dalam menerapkan sistem hukum. ”Dasar-dasar hukum yang selama ini digunakan banyak mengkhianati Pancasila, tidak ada keadilan dan kemakmuran bagi rakyatnya. Padahal, bangsa ini mempunyai modal besar sejak kebangkitan nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928 serta kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Tidak semua punya modal seperti itu, tapi sayangnya pemerintah tidak bisa memanfaatkan modal-modal itu,” tandas Frans.

Masih bisa bangkit

Di tengah pesimisme tersebut, Ismed masih melihat adanya optimisme pada bangsa ini untuk bangkit. Kebangkitan itu bisa terwujud, kata dia, jika pemerintah konsisten mengelola sumber daya alam yang berlimpah yakni minyak, pertanian, perikanan dan kehutanan. Pemerintah juga harus mengoptimalkan sektor usaha kecil dan menengah yang paling banyak menyerap tenaga kerja.

Ia kemudian mencontohkan Vietnam dan Taiwan yang bisa bangkit dari keterpurukan karena mendorong masyarakatnya mengembangkan sektor usaha kecil menengah. ”Tapi, jika pemerintah abai dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan, dalam lima tahun ke depan, bangsa ini bisa tertinggal dari Vietnam, atau bahkan Kamboja yang sekarang mulai bangkit,” jelas Ismed. — zaky al hamzah –

Ini sangat menggelikan ketika materi janji-janji politik yang diucapkan pemimpin bangsa ini pada Pilpres 2004 lalu selalu mengatakan ”Bersama Kita Bisa” tuntaskan persoalan bangsa..sebagian gaji akan disetorkan untuk rakyat, pemerintah akan memberikan pendidikan gratis, dan bla bla blaa…

Mungkin benar tagline ”Bersama Kita Bisa” disampaikan saat itu, tapi selanjutnya ”Bisa apa?” Bersama Kita Bisa menaikkan harga BBM…?

Memang siapapun yang memimpin saat ini tentu dihadapkan pada posisi sulit untuk tidak mengambil kebijakan menaikkan harga BBM, ditengah kenaikan harga minyak mentah dunia. Namun yang menjadi pertanyaan mendasar warga, apakah pemerintah tidak memiliki persiapan jangka panjang mengantisipasi sejak 1-2 tahun lalu ?

Di negeri ini menetap ratusan hingga ribuan tenaga ahli energi, pertambangan, serta pakar ekonomi global, sangat mungkin diantara mereka pernah memberikan sinyal waspada pada pemerintah untuk mempersiapkan kenaikan harga BBM satu-dua tahun lalu, supaya kekhawatiran berlebihan di tahun 2008 ini tidak menggelegar saat ini.

Aneh bin ajaib, absurd bin kadal dan sontoloyo dengan kepintaran para ahli-ahli tersebut, pemerintah tidak segera mengambil kebijakan antisipatif. Mengapa yang dirugikan kok warga miskin yang tidak punya akses atau simpanan duit sebesar Rp 10 ribu saja di kantong celananya ?

Sebagai rakyat kecil, pasti bertanya dimana pemerintah saat ini? apa yang dilakukan dn dipikirkan pemerintah demi kesejahteraan masyarakatnya ? Lebih memihak kaum kaya atau kaum miskin, atau memang tidak perlu ada pemerintah supaya dinilai memang begitu adanya, daripada ada pemerintah tapi seakan-akan ‘tidak ada’ ?

Hasil konkret yang dibutuhkan rakyat saat ini adalah, harga BBM tidak naik, tapi bisa dilakukan moratorium utang luar negeri…tidak perlulah Badan Intelejen Negara (BIN) menuduh ada yang menungganggi aksi demo…yaitu politikus, pengamat dan si itu si ini…..padahal, tanpa ada yang mem-back up pun tanpa ada yang men-danai pun, rakyat sudah PASTI turun kalau urusan perut belum tuntas…anak-anaknya tidak bisa sekolah, mau kemana-mana mahal karena ongkos ojek naik dua kali lipat…

Jika kalangan menengah dan atas belum bereaksi, ya itu sangat amat wajar, mereka tidak lapar, stok makanan di kulkasnya masih utuh hingga dua tahun, kalau habis? ya masih bisa didapat dari pangan impor, kalau ada kerusuhan? ya tinggal lari ke rumah kedua atau ketiga di Singapura atau Inggris atau Austria atau AS, atau dimana para perusuh tidak bisa mengejarnya…tapi jika urusan bisnis mereka di-ganggu, ya sangat pasti mereka akan ikut turun, berdemo, meneriakan soal kepentingannya juga… 

Pertanyaannya, bisakah pemerintah sekarang mengeluarkan kebijakan ”Bersama Kita Bisa menunda pembayaran hutang demi tidak menaikkan harga BBM ?” atau ”Bersama Kita Bisa memangkas biaya operasional yang tidak perlu asal BBM tidak naik?”

Pertanyaan itu wajib ditunggu jawabannya sebelum perut rakyat kecil ber-bunyi lebih nyaring…..BIN juga bisa kok bantu menjawabnya…