Dinanti, Pahlawan Anti Korupsi ! November 10, 2009
Posted by zakyalhamzah in Hukum, Politik Kita.Tags: Chandra-Bibit, Hoegeng, KKN, KPK, Pahlawan Anti Korupsi
add a comment
Zaky Al Hamzah
Mantan Presiden RI Abdurrahman Wahid secara bercanda pernah mengatakan bahwa di negeri ini ada dua polisi yang tidak bisa disuap, yakni pertama “polisi tidur” dan kedua Hoegeng. Siapa tidak kenal Jenderal Hoegeng.
Tokoh ini dikenal bukan dari kalangan polisi saja, tetapi masyarakat umum pun mengenangnya sebagai tokoh polisi yang layak diteladani kisah kehidupannya. Saat ini, ditengah hilangnya rasa percaya diri masyarakat dalam pemberantasan korupsi –ketika polisi dan jaksa dituding ikut merekayasa kriminalisasi terhadap KPK–, setiap orang, khususnya jajaran polisi sendiri, merindukan kehadiran sosok Hoegeng, yang dikenal jujur, bekerja keras, dan sederhana.
Tepat tanggal 10 November ini, seluruh negeri memperingati Hari Pahlawan. Seperti sudah menjadi agenda nasional, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menganugerahi tiga pejuang sebagai Pahlawan Nasional, di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/11).
Berdasar keputusan Presiden Nomor 058/TK/Tahun 2009, Presiden SBY menganugerahkan Gelar Pahlawan Nasional kepada tiga orang putra terbaik bangsa yaitu, pertama Almarhum Laksamana Muda TNI (Purn) Jahja Daniel Dharma (John Lie), pejuang dari Sulawesi Utara; (Alm) Prof Dr Ir Herman Johannes, pejuang dari Nusa Tenggara Timur dan pernah menjadi Rektor Universitas Gadjah Mada; dan (Alm) Prof Mr Achmad Subardjo, pejuang asal DKI Jakarta. Penghargaan itu disampaikan Presiden kepada para ahli waris mereka, Senin kemarin, di Istana Negara.
Selain tiga gelar pahlawan nasional, 10 orang lainnya mendapat tanda kehormatan Republik Indonesia. Di antaranya, Almarhum KH Ahmad Sanusi dianugerahi Bintang Mahaputera Adipradana (pejuang asal Jawa Barat); Almarhum Mr. Sutan Muhammad Amin (Kroeng Raba Nasution) dianugerahi Bintang Mahaputera Adipradana (pejuang asal Sumatera Utara); Almarhum Sultan Muhammad Salahuddin dianugerahi Bintang Mahaputera Adipradana ( pejuang asal Nusa Tenggara Barat); Almarhum Sri Susuhunan Pakubuwono X dianugerahi Bintang Mahaputera Adiparadana (pejuang asal Jawa Tengah); dan Almarhum Ir. Herudi Kartowosastro, mantan Kepala Badan Standarisasi Nasional dan mantan Kepala Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi TMII, dianugerahi Bintang Mahaputera Nararya.
Peringatan pemberian gelar pahlawan tersebut sebagai penghargaan dan penghormatan yang tinggi atas jasa-jasanya yang luar biasa, yang semasa hidupnya pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata. Slank yakin generasi muda itu dapat menjadi pahlawan antikorupsi nantinya.
Sebelum menganugerahkan Gelar Pahlawan Nasional dan Tanda Kehormatan RI, Presiden SBY memimpin mengheningkan cipta. ”Marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang dan menghormati jasa para pahlawan kusuma bangsa, dengan iringan doa semoga arwah pada suhadat diterima disisi Tuhan Yang Maha Esa,” kata SBY. Hadir dalam acara tersebut antara lain Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto; Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa; Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi; Menteri Perdagangan Mari E Pangestu dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Patrialis Akbar.
Sudah sepantasnya, sebagai bangsa yang besar jangan melupakan jasa dan pengorbanan pahlawan tersebut. Karena berkat perjuangan, semangat, pikiran, serta jujuran keringat, darah hingga nyawanya, maka bangsa ini tetap tegak berdiri menampakkan jati dirinya.
Selain Hoegeng serta ketiga (alm) pahlawan yang mendapat penghargaan dari Presiden SBY diatas, semangat kepahlawanan dari Pangeran Diponegoro, Sultan Hasannudin, Cuk Nyak Dien, Pattimura, Jenderal Soedirman, Ki Hajar Dewantara, Teuku Umar, serta ratusan nama pahlawan nasional lain masih merekat kuat di ingatan kita. Namun, mengenang patriotisme para pahlawan saja akan terjebak dalam romantisme sejarah.
Sekarang tren kepahlawan bukan mengangkat senjata, bambu runcing untuk mengusir penjajah. Musuh kita saat ini adalah kebodohan, kemiskinan, keterbelakanan, ketidakadilan serta kenestapaan yang merupakan warisan dari zaman kolonial. Di era kekinian, tidak lagi dibutuhkan pahlawan yang menggunakan bambu runcing. Tapi, sosok yang mampu melepaskan diri dari semua keterjajahan tersebut.
Saatnya muncul pahlawan yang berani membawa bangsa ini keluar dari keterpurukan, dan salah satunya terlepas dari cengkeraman korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). KKN telah menenggelamkan martabat bangsa ini di mata dunia internasional. Itulah pahlawan masa depan, pahlawan yang kita nanti-nantikan.
Pertanyaan sekarang, Siapa yang pantas menjadi Pahlawan Anti Korupsi? Bisa jadi jawabannya mudah ditebak jika ditanyakan di era facebook saat ini. Jutaan lebih facebookers sepakat menunjuk Chandra Hamzah & Bibit Samad Riyanto Menjadi PAHLAWAN ANTI KORUPSI.
Dua anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini dinilai menjadi sosok yang mampu membongkar adanya upaya persengkongkolan korupsi di dua institusi, yakni kejaksaan dan kepolisian. Institusi terakhir inilah yang menjadikan Hoegeng sebagai tokoh anti korupsi. Ahad (8/11) kemarin, aksi dukungan facebookers itu diwujudkan dalam aksi nyata, yakni turun ke Bundaran HI, Jakarta.
Kedua anggota KPK tersebut ditempatkan berlawanan dengan mafia peradilan yang melibatkan oknum pejabat Kejaksaan Agung (Kejakgung) dan Kepolisian dengan aktor utama Anggodo Widjojo. Rekayasanya adalah memposisikan KPK sebagai institusi yang korup. Presiden SBY pun turun tangan dengan membentuk Tim Pencari Fakta atau Tim Delapan. Dukungan terhadap Chandra dan Bibit terus menggelinding. Selain di facebookers, dukungan berasal dari sejumlah tokoh dan aktivis, seperti Yudi Latif, Fadjroel Rahman, Effendi Ghazali, dan Eep Saefulloh Fatah, sampai penampilan sejumlah musisi, seperti Slank, Oppie Andaresta, dan Once Dewa.
Tepat 10 November ini diperingati karena keberhasilan warga Surabaya menghadang 6.000 serdadu dari Divisi ke-23 tentara Inggris dan NICA dengan pimpinan Brigadir Jenderal Mallaby. Kehadiran pasukan penjajah tersebut membuat perlawanan rakyat Indonesia terus memuncak hingga terbunuhnya Brigadir Jenderal Mallaby pada 30 Oktober di Surabaya.
Dan hari Selasa 10 November ini, peringatan melawan penjajah bernama korupsi terus dilakukan semua rakyat Indonesia, dengan Bibit dan Chandra sebagai ikon duo pahlawan Anti Korupsi. Tapi perjuangan keduanya tak kan berhasil jika tidak ada komitmen semua pihak. Hoegeng yang lahir di Pekalongan 14 Oktober 1921 sempat memberikan strategi menangkal korupsi. Yakni dengan nilai kejujuran, kerja keras, dan kesederhanaan dalam pekerjaan maupun perilaku sehari-hari.
Harapan utama keberhasilan pencegahan sekaligus pemberantasan korupsi muncul dari kalangan muda. Penyanyi Slank pun yakin generasi muda itu dapat menjadi pahlawan antikorupsi nantinya. Dua tahun lalu, dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November, KPK menempel ratusan poster anti korupsi di sejumlah terminal bus kota di wilayah Jakarta. Momentum penting tersebut untuk membangkitkan perlawanan masyarakat terhadap korupsi. Tahun ini, KPK diharapkan tetap ‘percaya diri’ membangkitkan semangat masyarakat dalam memerangi korupsi disaat ditekan oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan korupsi hilang di negeri ini.
Sudah waktunya lahir Hoegeng-hoegeng baru di negeri ini dan dinanti pahlawan baru anti korupsi. Dari institusi manapun, gerakan anti korupsi perlu digelorakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya dan dampak merusak yang diakibatkan oleh korupsi. Pada akhirnya, masyarakat mampu dan berani untuk menyatakan TIDAK pada korupsi ditengah gegap gempita Peringatan Hari Pahlawan 10 November. (*)
Mari Menyalahkan Amerika November 26, 2008
Posted by zakyalhamzah in Politik Kita.add a comment
Anif Punto Utomo
Wartawan Republika
Krisis global sudah membikin derita ratusan juta manusia di bumi ini. Siapa yang pantas disalahkan? Ada yang mengatakan kita tidak perlu saling menyalahkan. Mari kita hadapi bersama kesulitan ini. Tapi, itu tidak adil karena ada pihak yang secara jujur harus dikatakan sebagai penyebab menderitanya masyarakat seluruh dunia, yakni Amerika!
Kita tahu bahwa krisis ini berawal dari pemberian kredit perumahan di Amerika kepada konsumen yang kurang layak diberi pinjaman. Karena itu disebut subprime mortgage untuk mereka yang layak disebut prime mortgage. Tak kurang dari 1,2 triliun dolar AS digelontorklan untuk kredit tak layak ini, kemudian ketika suku bunga naik, pengembalian seret, hasilnya 600 miliar dolar macet.
Efek dari macetnya kredit tersebut berimbas ke institusi keuangan lain karena kredit tersebut disekuritisasi melalui penciptaan derivatif yang disebut CDO (collateralized debt obligation), semacam surat utang. Penjualan itu dilakukan secara berantai sehingga ketika ujungnya sakit, maka semua rentetannya akan merasakan dampaknya.
Apa yang terjadi berikutnya adalah kebangkrutan beberapa bank investasi dan lembaga keuangan lainnya. Di Amerika, Lehman Brother mendadak bangkrut. AIG, asuransi terbesar di belahan bumi ini, harus diselamatkan pemerintah. Freddie Mac dan Fannie Mae, kreditor terbesar juga diselamatkan pemerintah. Tak kurang Pemerintah Amerika mengucurkan 700 miliar dolar untuk menyelamatkan perekonomian mereka.
Cepat merambat
Krisis di Amerika itu dengan cepat merambat ke berbagai belahan dunia. Eropa terkena dampak terparah dari krisis ini. Beberapa bank nyaris kolaps sehingga harus diselamatkan. Di Inggris pemerintah menganggarkan rescue plan664 miliar dolar termasuk mengeluarkan 55 miliar dolar AS untuk menyelamatkan tiga bank. Jerman mengucurkan 664 miliar dolar AS, 68 miliar dolar di antaranya untuk bailout pinjaman real estate. Belanda terpaksa menyelamatkan Fortis.
Kenyataannya tak hanya sektor keuangan yang tumbang karena pada fase berikutnya sektor riil pun terkena imbasnya. General Motor di Amerika terancam bangkrut jika pemerintah tidak memberi suntikan dana. Opel di Jerman juga perlu mendapat jaminan dari pemerintah untuk mampu membayar utang-utangnya. Masih banyak yang lain sehingga bailout yang dilakukan separuhnya digeser ke sektor riil, bukan cuma sektor finansial.
Asia mau tak mau juga terkena dampaknya. Jepang dan Korea yang banyak terkait dengan Amerika dan Eropa dalam urusan ekspor, terseret cukup dalam di pusaran krisis global ini. Hong Kong dan Singapura juga terpuruk sehingga pertumbuhan ekonomi mereka akan terpangkas. Cina meski terkena juga, tapi relatif masih perkasa. Indonesia sendiri meski ekonomi tetap tumbuh cukup dipusingkan dengan krisis ini.
Ketika perusahaan bertumbangan, otomatis PHK-pun terjadi di mana-mana. Bangkrutnya beberapa perusahaan di Amerika, baik institusi keuangan maupun industri lain termasuk otomotif, memaksa 1,2 juta orang di-PHK. Di Jerman ratusan ribu orang dipecat, Siemens saja sejauh ini telah memecat 17 ribu karyawan. Di Singapura pun sudah mulai terjadi gelombang pemecatan.
Tak terkecuali Indonesia. Perusahaan baja sudah siap merumahkan ribuan karyawan. Perusahaan sepatu dan tekstil yang banyak mengandalkan pasar Amerika dan Eropa sudah mulai memangkas karyawan dan jumlah pemangkasan akan bertambah lagi karena permintaan merosot. Belum lagi hasil pertanian seperti kelapa sawit dan juga kerajinan rakyat. Puluhan ribu, bahkan mungkin ratusan ribu pegawai terancam PHK.
Krisis global ini semakin tampak nantinya pada pertumbuhan ekonomi. Amerika dan Eropa yang paling terpukul dengan krisis ini dan akan mengalami pertumbuhan rendah, bahkan sebagian negatif pada 2009. Eropa rata-rata akan tumbuh negatif 0,5 persen, Amerika lebih parah sekitar 0,9 persen. Jepang juga negatif 0,1 persen.
Memang beberapa negara Asia meski terimbas masih mampu mencatat pertumbuhan lumayan. Cina meski turun masih di kisaran sembilan persen. Indonesia dengan segala keterbatasannya masih tumbuh enam persen, pertumbuhan tertinggi di wilayah Asia Tenggara. India juga masih tumbuh relatif baik. Sementara Singapura dan Malaysia yang banyak mengandalkan ekspor dan memiliki keterkaitan jasa keuangan yang tinggi ke Amerika akan mengalami pertumbuhan rendah.
Karena itu pula Cina, India, Indonesia, dan kemudian ditambah Brasil menjadi diperhitungkan dalam kancah perekonomian dunia. Skala ekonomi di empat negara tersebut cukup besar dan masih tumbuh dengan baik. Dengan begitu negara yang masuk <I>emerging market<I> ini akan menjadi penopang bagi pertumbuhan ekonomi dunia setelah Amerika, Eropa, dan Jepang terperosok ke dalam depresi ekonomi. Pergeseran peta kekuatan tersebut muncul dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 di Washington.
Di sisi lain, negara kecil seperti Islandia, Pakistan, dan beberapa negara di Afrika misalnya, makin megap-megap dengan krisis ini. Tak pelak mereka pun harus menadahkan tangan ke IMF untuk mengucurkan dana penyelamatan. Tentu IMF dengan senang hati karena dalam dua tahun terakhir ini banyak negara peminjam yang mengembalikan sebelum jatuh tempo, termasuk Indonesia.
Krisis ini memang memberikan pelajaran sangat berharga bagi dunia, tentu khususnya bagi Amerika. Negara adikuasa yang selama ini menjadi polisi dunia seenaknya sendiri dalam mengatur dunia, termasuk dalam mengatur perekonomian dunia. Mereka merusak tatanan ekonomi negara berkembang lewat tangan-tangan mereka, baik di Bank Dunia maupun di Dana Moneter Internasional (IMF).
Amerika merupakan embahnya yang menurut istilah John Perkin – adalah para bandit ekonomi (economic hitman). Mereka memorakporandakan ekonomi negara berkembang dengan memberikan pinjaman agar negara tersebut memiliki ketergantungan terhadap lembaga internasional yang sudah dikuasai Amerika. Nantinya Amerika yang akan menuntut berbagai perlakuan khusus sebagai bayaran atas pinjaman tersebut.
Amerika juga yang menjadi pengkhianat Bretton Wood di mana saat itu salah satu kesepakatannya adalah mengaitkan mata uang dolar dengan persediaan emas dengan harga konversi 33 dolar per ons. Jadi jika mereka akan menerbitkan dolar, maka harus tersedia juga emas setara dengan nilai dolar yang diterbitkan. Karena tak mampu menjaga kurs, Presiden Nixon pada 1971 langsung membatalkan kesepakatan Bretton tersebut.
Pencabutan itu kemudian menjadikan Amerika bisa mencetak dolar tanpa batas. Komoditas ekspor terbesar Amerika saat ini adalah kertas yang bernama dolar. Mereka tidak peduli dengan dobel defisit (anggaran belanja dan neraca perdagangan), karena mereka bisa menutup defisit itu dengan mencetak dolar.
Hukum alam berjalan dengan sempurna. Kini Amerika sedang menerima hukuman atas ulahnya sendiri. Inilah krisis terbesar di Amerika setelah Great Depression pada 1929 silam. Bedanya, kali ini krisis ini merembet ke seluruh dunia sehingga ratusan juta orang harus hidup sengsara. Jadi tak salah memang kalau semua telunjuk mengarahkan ke Amerika sebagai biang keterpurukan kolektif seluruh negara di bumi ini.
BLT = Bantuan Langsung Tawuran Mei 21, 2008
Posted by zakyalhamzah in Politik Kita.add a comment
Sejumlah asosiasi kepala desa, kepala pemerintah daerah maupun kepala pemerintah provinsi menyatakan penolakan terhadap Bantuan Langsung Tunai (BLT), sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Kalangan organisasi keagamaan semacam Muhammadiyah juga melarang anggotanya menerima BLT.
Alasan penolakan sangat sederhana, mereka khawatir program BLT akan menimbulkan konflik horisontal seperti terjadi tahun 2005 ketika harga BBM naik hingga 125 persen. Ada ketua RT yang menilai BLT sama dengan bantuan langsung tawuran. Sejumlah orang, dua diantaranya ketua RT meninggal dunia akibat tekanan BLT, sedang lima warga tewas setelah terinjak-injak ketika berebut uang BLT.
Penolakan tersebut sangat fenomenal, dan absurd dari sisi ilmu pemerintahan. Karena pemerintah daerah, dari tingkat provinsi hingga kepala desa (kades) merupakan subordinasi dari pemerintah pusat. Sejatinya, program apapun yang digulirkan pemerintah pusat langsung diterima dan dikerjakan tanpa adanya penolakan dari pemda hingga kades.
Bahkan, pakar tata negara menilai hal ini merupakan bentuk pembangkangan birokrasi serta dampak negatif dari otonomi daerah. Namun, coba perhatikan secara cermat dan bijaksana alasan penolakan mereka. Meski, ketergantungan terhadap subsidi juga harus dikurangi.
Penolakan itu bukan tanpa sebab. Dalam penggunaan data, pemerintah pusat hanya memakai data tahun 2005. Yang menjadi pertanyaan, apakah Badan Pusat Statistik (BPS) selama 2005-2007 mengalami ‘mati suri’ atau masih bekerja, kok ya bisa-bisanya tidak memiliki data orang miskin terbaru.
Kalau memakai data 2005, jumlah penerima BLT tahun itu yang sudah meninggal hingga bulan April 2008 sudah sangat banyak. Yang pindah, yang baru lahir, yang jadi miskin dari sebelumnya orang berpunya atau bahkan orang kaya. Ironisya, ahli waris penerima BLT tahun 2005 tidak berhak menerima kartu BLT di bulan Mei ini. Meski, keluarga ahli waris penerima BLT tahun 2005 masih tergolong keluarga miskin di tahun 2008 ini.
Nah, dimana posisi BPS selama tahun 2005-awal 2008? Apa yang mereka kerjakan selama periode tersebut? Mengapa jauh-jauh hari ketika akan mengumumkan kenaikan harga BBM, pemerintah tidak mendorong BPS melakukan sensus ekonomi dulu untuk memetakan data terbaru keluarga miskin, sehingga tidak menggunakan data lama?
Inilah problem awal yang dipersoalkan pemimpin daerah terkait penerimaan BLT. Kalau pemeritah pusat sejak awal menggandeng pemda dalam pendataan keluarga miskin, maka penolakan program tersebut tidak akan sehebat sekarang.
Bukan maksud pemimpin daerah tidak ingin melemparkan tanggungjawabnya ikut membantu pemerintah pusat meringankan beban masyarakat sebagai imbas kenaikan harga BBM, namun apakah pemerintah pusat bertanggungjawab jika di daerah terjadi konflik horisontal?
Apakah pemerintah pusat akan turun tangan menyelesaikan kerusuhan massa di suatu daerah? Toh, selama ini pemerintah pusat terkesan lamban dalam menyelesaikan persoalan daerah, bahkan terkadang melemparkan kesalahan kepada kelapa daerah yang tidak sanggup menuntaskan persoalan di daerahnya sendiri.
Persoalannya sebenarnya sederhana, sesederhana pemerintah pusat mengalihkan tanggungjawabnya untuk mengatasi persoalan kenaikan harga BBM. Mengapa daerah dan termasuk masyarakat mendapat ‘pulut atau beban permasalahan yang dibuat pejabat-pejabat di pemerintah pusat.
Ketika pemerintah pusat memutuskan mengajukan pinjaman ke lembaga donor internasional, berapa persen dana pinjaman yang mengucur ke daerah dan digunakan seutuhnya untuk pembangunan? Berapa persen yang dibagi-bagikan dan atau masuk ke kantong pejabat?
Beratnya membayar hutang kan akibat kesalahan pejabat pemerintah pusat. Beban subsidi juga akibat kesalahan pemerintah, yang menyusun APBN secara boros. Sementara subsidi di sektor pertanian, pangan, serta industri kecil menengah adalah hak rakyat yang seharusnya diperoleh tanpa dialihkan untuk subsidi pejabat atau orang kaya.
Jika rakyat diminta berhemat, apakah pejabat pemerintah pusat mau menghapus pos mobil dinas mewah, biaya perjalanan kelas eksekutif, memangkas insentif serta tunjangan yang berlebih? Sudahkah pejabat pemerintah memberikan teladan, sehingga sikap hemat dari pejabat daerah serta rakyat benar-benar dilakukan atas dasar kesadaran, bukan akibat keterpaksanaan?
Apakah ini yang dinamakan keadilan? Daerah dan rakyat selalu menanggung persoalan yang membelit dari ‘tingkah laku’ pejabat pemerintah pusat. Giliran ketika persoalan menyeruak di daerah, pejabat pemerintah pusat –yang didampingi ratusan tenaga ahli lulusan luar negeri — enggan memonitor untuk mempercepat penyelesaian persoalan di daerah.
Sebelum program BLT dianggap berhasil dan sukses, yang diklaim pemerintah pusat berjalan efektif pada tahun 2005, pemerintah pusat harus bercermin diri, apakah selama ini pejabat pemerintah pusat sudah memberikan teladan untuk hidup hemat, dan berkoordinasi bersama pemda dengan mendengarkan langsung mekanisme penyaluran BLT, supaya tidak terjadi penolakan?
Sayangnya, satu hari menjelang pengumuman kenaikan harga BBM, pemerintah pusat masih terlihat arogan dan menganggap semuanya beres, serta menjamin tidak ada gejolak sosial dan pertambahan jumlah warga miskin. Sangat mungkin prediksi kelapa desa yang menganggap BLT adalah bantuan langsung tawuran akan terbukti dalam beberapa hari pasca pengumuman kenaikan harga BBM. Ini hanya prediksi, bisa benar atau benar sekali. – zaky al hamzah -
‘Salam Kebangkitan (Kenaikan Jumlah) Warga Miskin’
Indonesia Belum Bangkit di Semua Sektor Mei 20, 2008
Posted by zakyalhamzah in Politik Kita.add a comment
Bangsa ini masih berada dalam cengkeraman lembaga kreditor internasional.
Dalam pandangan Dradjad, kebangkrutan bangsa ini terjadi karena tidak pernah lepas dari utang. Akibatnya, bangsa kita tak mampu mengelola sumber daya alam dalam negeri yang berlimpah. Contoh nyata adalah minyak. Meski punya potensi yang besar, namun pemerintah tidak bisa memanfaatkan momentum kenaikan harga minyak. Ini karena produksi minyak masih dikuasai perusahaan asing. Sementara Indonesia tidak pernah mengetahui secara persis jumlah produksi minyak mentah per harinya.
Menurut Dradjad, hal itu terjadi karena UU Migas Nomor 22 Tahun 2001 yang sangat liberal yakni pemerintah memberikan kekuasaan lebih pada produsen asing untuk memproduksi minyak, namun ironisnya pemerintah tidak mendapat akses untuk mengetahui berapa nilai produksi per harinya. ”Kalaupun pemerintah menjamin bisa mengetahui hasil produksi, saya tidak yakin, itu omong kosong,” ujar Dradjad, anggota DPR dari Fraksi PAN.
Pada forum yang sama, Ali Masykur Musa berpendapat, kehancuran sendi ekonomi bangsa ini dimulai dari struktur serta pola APBN yang terlihat sombong. Struktur fundamental ekonomi tidak mapan sehingga terjadi defisit hingga 2 persen dari total APBN. ”Defisit terjadi akibat tekanan IMF serta Bank Dunia, yang memaksa pemerintah melunasi utang-utang luar negerinya, yang berimbas pada kenaikan harga BBM.”
Menurut Ali, ada dua cara yang bisa dilakukan agar sendi ekonomi yang menjadi basis kebangkitan nasional terwujud. Pertama, pemerintah harus mengubah pola penyusunan APBN, yakni memangkas pos-pos yang tidak perlu. Ali setuju perlunya pemangkasan pos hingga 20 persen di eksekutif. ”Selama ini struktur APBN bagaikan besar pasak daripada tiang, pengeluaran lebih banyak dari pemasukan, padahal banyak pos-pos yang bisa ditekan,” katanya.
Cara kedua, katanya, melakukan moratorium utang luar negeri dengan menyatakan tidak mampu membayar utang sehingga pemerintah tidak terbebani APBN. Pemerintah bisa mendapatkan dana untuk menalangi defisit dengan melakukan privatisasi perusahaan, namun tidak dengan cara menjual ke investor asing.
Lain lagi dengan Frans Hendra Winata. Ia menilai, masih terpuruknya bangsa ini karena pemerintah tidak konsisten dalam menerapkan sistem hukum. ”Dasar-dasar hukum yang selama ini digunakan banyak mengkhianati Pancasila, tidak ada keadilan dan kemakmuran bagi rakyatnya. Padahal, bangsa ini mempunyai modal besar sejak kebangkitan nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928 serta kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Tidak semua punya modal seperti itu, tapi sayangnya pemerintah tidak bisa memanfaatkan modal-modal itu,” tandas Frans.
Masih bisa bangkit
Di tengah pesimisme tersebut, Ismed masih melihat adanya optimisme pada bangsa ini untuk bangkit. Kebangkitan itu bisa terwujud, kata dia, jika pemerintah konsisten mengelola sumber daya alam yang berlimpah yakni minyak, pertanian, perikanan dan kehutanan. Pemerintah juga harus mengoptimalkan sektor usaha kecil dan menengah yang paling banyak menyerap tenaga kerja.
Ia kemudian mencontohkan Vietnam dan Taiwan yang bisa bangkit dari keterpurukan karena mendorong masyarakatnya mengembangkan sektor usaha kecil menengah. ”Tapi, jika pemerintah abai dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan, dalam lima tahun ke depan, bangsa ini bisa tertinggal dari Vietnam, atau bahkan Kamboja yang sekarang mulai bangkit,” jelas Ismed. — zaky al hamzah –
