Indonesia’s Future

Sejumlah asosiasi kepala desa, kepala pemerintah daerah maupun kepala pemerintah provinsi menyatakan penolakan terhadap Bantuan Langsung Tunai (BLT), sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Kalangan organisasi keagamaan semacam Muhammadiyah juga melarang anggotanya menerima BLT.

Alasan penolakan sangat sederhana, mereka khawatir program BLT akan menimbulkan konflik horisontal seperti terjadi tahun 2005 ketika harga BBM naik hingga 125 persen. Ada ketua RT yang menilai BLT sama dengan bantuan langsung tawuran. Sejumlah orang, dua diantaranya ketua RT meninggal dunia akibat tekanan BLT, sedang lima warga tewas setelah terinjak-injak ketika berebut uang BLT.

Penolakan tersebut sangat fenomenal, dan absurd dari sisi ilmu pemerintahan. Karena pemerintah daerah, dari tingkat provinsi hingga kepala desa (kades) merupakan subordinasi dari pemerintah pusat. Sejatinya, program apapun yang digulirkan pemerintah pusat langsung diterima dan dikerjakan tanpa adanya penolakan dari pemda hingga kades.

Bahkan, pakar tata negara menilai hal ini merupakan bentuk pembangkangan birokrasi serta dampak negatif dari otonomi daerah. Namun, coba perhatikan secara cermat dan bijaksana alasan penolakan mereka. Meski, ketergantungan terhadap subsidi juga harus dikurangi.

Penolakan itu bukan tanpa sebab. Dalam penggunaan data, pemerintah pusat hanya memakai data tahun 2005. Yang menjadi pertanyaan, apakah Badan Pusat Statistik (BPS) selama 2005-2007 mengalami ‘mati suri’ atau masih bekerja, kok ya bisa-bisanya tidak memiliki data orang miskin terbaru.

Kalau memakai data 2005, jumlah penerima BLT tahun itu yang sudah meninggal hingga bulan April 2008 sudah sangat banyak. Yang pindah, yang baru lahir, yang jadi miskin dari sebelumnya orang berpunya atau bahkan orang kaya. Ironisya, ahli waris penerima BLT tahun 2005 tidak berhak menerima kartu BLT di bulan Mei ini. Meski, keluarga ahli waris penerima BLT tahun 2005 masih tergolong keluarga miskin di tahun 2008 ini.

Nah, dimana posisi BPS selama tahun 2005-awal 2008? Apa yang mereka kerjakan selama periode tersebut? Mengapa jauh-jauh hari ketika akan mengumumkan kenaikan harga BBM, pemerintah tidak mendorong BPS melakukan sensus ekonomi dulu untuk memetakan data terbaru keluarga miskin, sehingga tidak menggunakan data lama?

Inilah problem awal yang dipersoalkan pemimpin daerah terkait penerimaan BLT. Kalau pemeritah pusat sejak awal menggandeng pemda dalam pendataan keluarga miskin, maka penolakan program tersebut tidak akan sehebat sekarang.

Bukan maksud pemimpin daerah tidak ingin melemparkan tanggungjawabnya ikut membantu pemerintah pusat meringankan beban masyarakat sebagai imbas kenaikan harga BBM, namun apakah pemerintah pusat bertanggungjawab jika di daerah terjadi konflik horisontal?

Apakah pemerintah pusat akan turun tangan menyelesaikan kerusuhan massa di suatu daerah? Toh, selama ini pemerintah pusat terkesan lamban dalam menyelesaikan persoalan daerah, bahkan terkadang melemparkan kesalahan kepada kelapa daerah yang tidak sanggup menuntaskan persoalan di daerahnya sendiri.

Persoalannya sebenarnya sederhana, sesederhana pemerintah pusat mengalihkan tanggungjawabnya untuk mengatasi persoalan kenaikan harga BBM. Mengapa daerah dan termasuk masyarakat mendapat ‘pulut atau beban permasalahan yang dibuat pejabat-pejabat di pemerintah pusat.

Ketika pemerintah pusat memutuskan mengajukan pinjaman ke lembaga donor internasional, berapa persen dana pinjaman yang mengucur ke daerah dan digunakan seutuhnya untuk pembangunan? Berapa persen yang dibagi-bagikan dan atau masuk ke kantong pejabat?

Beratnya membayar hutang kan akibat kesalahan pejabat pemerintah pusat. Beban subsidi juga akibat kesalahan pemerintah, yang menyusun APBN secara boros. Sementara subsidi di sektor pertanian, pangan, serta industri kecil menengah adalah hak rakyat yang seharusnya diperoleh tanpa dialihkan untuk subsidi pejabat atau orang kaya.

Jika rakyat diminta berhemat, apakah pejabat pemerintah pusat mau menghapus pos mobil dinas mewah, biaya perjalanan kelas eksekutif, memangkas insentif serta tunjangan yang berlebih? Sudahkah pejabat pemerintah memberikan teladan, sehingga sikap hemat dari pejabat daerah serta rakyat benar-benar dilakukan atas dasar kesadaran, bukan akibat keterpaksanaan?

Apakah ini yang dinamakan keadilan? Daerah dan rakyat selalu menanggung persoalan yang membelit dari ‘tingkah laku’ pejabat pemerintah pusat. Giliran ketika persoalan menyeruak di daerah, pejabat pemerintah pusat –yang didampingi ratusan tenaga ahli lulusan luar negeri — enggan memonitor untuk mempercepat penyelesaian persoalan di daerah.

Sebelum program BLT dianggap berhasil dan sukses, yang diklaim pemerintah pusat berjalan efektif pada tahun 2005, pemerintah pusat harus bercermin diri, apakah selama ini pejabat pemerintah pusat sudah memberikan teladan untuk hidup hemat, dan berkoordinasi bersama pemda dengan mendengarkan langsung mekanisme penyaluran BLT, supaya tidak terjadi penolakan?

Sayangnya, satu hari menjelang pengumuman kenaikan harga BBM, pemerintah pusat masih terlihat arogan dan menganggap semuanya beres, serta menjamin tidak ada gejolak sosial dan pertambahan jumlah warga miskin. Sangat mungkin prediksi kelapa desa yang menganggap BLT adalah bantuan langsung tawuran akan terbukti dalam beberapa hari pasca pengumuman kenaikan harga BBM. Ini hanya prediksi, bisa benar atau benar sekali. – zaky al hamzah -

‘Salam Kebangkitan (Kenaikan Jumlah) Warga Miskin’