Indonesia’s Future

Bangsa ini masih berada dalam cengkeraman lembaga kreditor internasional.

Dalam pandangan Dradjad, kebangkrutan bangsa ini terjadi karena tidak pernah lepas dari utang. Akibatnya, bangsa kita tak mampu mengelola sumber daya alam dalam negeri yang berlimpah. Contoh nyata adalah minyak. Meski punya potensi yang besar, namun pemerintah tidak bisa memanfaatkan momentum kenaikan harga minyak. Ini karena produksi minyak masih dikuasai perusahaan asing. Sementara Indonesia tidak pernah mengetahui secara persis jumlah produksi minyak mentah per harinya.

Menurut Dradjad, hal itu terjadi karena UU Migas Nomor 22 Tahun 2001 yang sangat liberal yakni pemerintah memberikan kekuasaan lebih pada produsen asing untuk memproduksi minyak, namun ironisnya pemerintah tidak mendapat akses untuk mengetahui berapa nilai produksi per harinya. ”Kalaupun pemerintah menjamin bisa mengetahui hasil produksi, saya tidak yakin, itu omong kosong,” ujar Dradjad, anggota DPR dari Fraksi PAN.

Pada forum yang sama, Ali Masykur Musa berpendapat, kehancuran sendi ekonomi bangsa ini dimulai dari struktur serta pola APBN yang terlihat sombong. Struktur fundamental ekonomi tidak mapan sehingga terjadi defisit hingga 2 persen dari total APBN. ”Defisit terjadi akibat tekanan IMF serta Bank Dunia, yang memaksa pemerintah melunasi utang-utang luar negerinya, yang berimbas pada kenaikan harga BBM.”

Menurut Ali, ada dua cara yang bisa dilakukan agar sendi ekonomi yang menjadi basis kebangkitan nasional terwujud. Pertama, pemerintah harus mengubah pola penyusunan APBN, yakni memangkas pos-pos yang tidak perlu. Ali setuju perlunya pemangkasan pos hingga 20 persen di eksekutif. ”Selama ini struktur APBN bagaikan besar pasak daripada tiang, pengeluaran lebih banyak dari pemasukan, padahal banyak pos-pos yang bisa ditekan,” katanya.

Cara kedua, katanya, melakukan moratorium utang luar negeri dengan menyatakan tidak mampu membayar utang sehingga pemerintah tidak terbebani APBN. Pemerintah bisa mendapatkan dana untuk menalangi defisit dengan melakukan privatisasi perusahaan, namun tidak dengan cara menjual ke investor asing.

Lain lagi dengan Frans Hendra Winata. Ia menilai, masih terpuruknya bangsa ini karena pemerintah tidak konsisten dalam menerapkan sistem hukum. ”Dasar-dasar hukum yang selama ini digunakan banyak mengkhianati Pancasila, tidak ada keadilan dan kemakmuran bagi rakyatnya. Padahal, bangsa ini mempunyai modal besar sejak kebangkitan nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928 serta kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Tidak semua punya modal seperti itu, tapi sayangnya pemerintah tidak bisa memanfaatkan modal-modal itu,” tandas Frans.

Masih bisa bangkit

Di tengah pesimisme tersebut, Ismed masih melihat adanya optimisme pada bangsa ini untuk bangkit. Kebangkitan itu bisa terwujud, kata dia, jika pemerintah konsisten mengelola sumber daya alam yang berlimpah yakni minyak, pertanian, perikanan dan kehutanan. Pemerintah juga harus mengoptimalkan sektor usaha kecil dan menengah yang paling banyak menyerap tenaga kerja.

Ia kemudian mencontohkan Vietnam dan Taiwan yang bisa bangkit dari keterpurukan karena mendorong masyarakatnya mengembangkan sektor usaha kecil menengah. ”Tapi, jika pemerintah abai dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan, dalam lima tahun ke depan, bangsa ini bisa tertinggal dari Vietnam, atau bahkan Kamboja yang sekarang mulai bangkit,” jelas Ismed. — zaky al hamzah –