Indonesia’s Future

Kenaikan BBM membuktikan jika pemerintah belum berpihak rakyat, kebijakan ekonomi liberal membuat pemerintah ‘berjarak’ dengan rakyat.

Ini sangat menggelikan ketika materi janji-janji politik yang diucapkan pemimpin bangsa ini pada Pilpres 2004 lalu selalu mengatakan ”Bersama Kita Bisa” tuntaskan persoalan bangsa..sebagian gaji akan disetorkan untuk rakyat, pemerintah akan memberikan pendidikan gratis, dan bla bla blaa…

Mungkin benar tagline ”Bersama Kita Bisa” disampaikan saat itu, tapi selanjutnya ”Bisa apa?” Bersama Kita Bisa menaikkan harga BBM…?

Memang siapapun yang memimpin saat ini tentu dihadapkan pada posisi sulit untuk tidak mengambil kebijakan menaikkan harga BBM, ditengah kenaikan harga minyak mentah dunia. Namun yang menjadi pertanyaan mendasar warga, apakah pemerintah tidak memiliki persiapan jangka panjang mengantisipasi sejak 1-2 tahun lalu ?

Di negeri ini menetap ratusan hingga ribuan tenaga ahli energi, pertambangan, serta pakar ekonomi global, sangat mungkin diantara mereka pernah memberikan sinyal waspada pada pemerintah untuk mempersiapkan kenaikan harga BBM satu-dua tahun lalu, supaya kekhawatiran berlebihan di tahun 2008 ini tidak menggelegar saat ini.

Aneh bin ajaib, absurd bin kadal dan sontoloyo dengan kepintaran para ahli-ahli tersebut, pemerintah tidak segera mengambil kebijakan antisipatif. Mengapa yang dirugikan kok warga miskin yang tidak punya akses atau simpanan duit sebesar Rp 10 ribu saja di kantong celananya ?

Sebagai rakyat kecil, pasti bertanya dimana pemerintah saat ini? apa yang dilakukan dn dipikirkan pemerintah demi kesejahteraan masyarakatnya ? Lebih memihak kaum kaya atau kaum miskin, atau memang tidak perlu ada pemerintah supaya dinilai memang begitu adanya, daripada ada pemerintah tapi seakan-akan ‘tidak ada’ ?

Hasil konkret yang dibutuhkan rakyat saat ini adalah, harga BBM tidak naik, tapi bisa dilakukan moratorium utang luar negeri…tidak perlulah Badan Intelejen Negara (BIN) menuduh ada yang menungganggi aksi demo…yaitu politikus, pengamat dan si itu si ini…..padahal, tanpa ada yang mem-back up pun tanpa ada yang men-danai pun, rakyat sudah PASTI turun kalau urusan perut belum tuntas…anak-anaknya tidak bisa sekolah, mau kemana-mana mahal karena ongkos ojek naik dua kali lipat…

Jika kalangan menengah dan atas belum bereaksi, ya itu sangat amat wajar, mereka tidak lapar, stok makanan di kulkasnya masih utuh hingga dua tahun, kalau habis? ya masih bisa didapat dari pangan impor, kalau ada kerusuhan? ya tinggal lari ke rumah kedua atau ketiga di Singapura atau Inggris atau Austria atau AS, atau dimana para perusuh tidak bisa mengejarnya…tapi jika urusan bisnis mereka di-ganggu, ya sangat pasti mereka akan ikut turun, berdemo, meneriakan soal kepentingannya juga… 

Pertanyaannya, bisakah pemerintah sekarang mengeluarkan kebijakan ”Bersama Kita Bisa menunda pembayaran hutang demi tidak menaikkan harga BBM ?” atau ”Bersama Kita Bisa memangkas biaya operasional yang tidak perlu asal BBM tidak naik?”

Pertanyaan itu wajib ditunggu jawabannya sebelum perut rakyat kecil ber-bunyi lebih nyaring…..BIN juga bisa kok bantu menjawabnya…