BLT = Bantuan Langsung Tawuran Mei 21, 2008
Posted by zakyalhamzah in Politik Kita.add a comment
Sejumlah asosiasi kepala desa, kepala pemerintah daerah maupun kepala pemerintah provinsi menyatakan penolakan terhadap Bantuan Langsung Tunai (BLT), sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Kalangan organisasi keagamaan semacam Muhammadiyah juga melarang anggotanya menerima BLT.
Alasan penolakan sangat sederhana, mereka khawatir program BLT akan menimbulkan konflik horisontal seperti terjadi tahun 2005 ketika harga BBM naik hingga 125 persen. Ada ketua RT yang menilai BLT sama dengan bantuan langsung tawuran. Sejumlah orang, dua diantaranya ketua RT meninggal dunia akibat tekanan BLT, sedang lima warga tewas setelah terinjak-injak ketika berebut uang BLT.
Penolakan tersebut sangat fenomenal, dan absurd dari sisi ilmu pemerintahan. Karena pemerintah daerah, dari tingkat provinsi hingga kepala desa (kades) merupakan subordinasi dari pemerintah pusat. Sejatinya, program apapun yang digulirkan pemerintah pusat langsung diterima dan dikerjakan tanpa adanya penolakan dari pemda hingga kades.
Bahkan, pakar tata negara menilai hal ini merupakan bentuk pembangkangan birokrasi serta dampak negatif dari otonomi daerah. Namun, coba perhatikan secara cermat dan bijaksana alasan penolakan mereka. Meski, ketergantungan terhadap subsidi juga harus dikurangi.
Penolakan itu bukan tanpa sebab. Dalam penggunaan data, pemerintah pusat hanya memakai data tahun 2005. Yang menjadi pertanyaan, apakah Badan Pusat Statistik (BPS) selama 2005-2007 mengalami ‘mati suri’ atau masih bekerja, kok ya bisa-bisanya tidak memiliki data orang miskin terbaru.
Kalau memakai data 2005, jumlah penerima BLT tahun itu yang sudah meninggal hingga bulan April 2008 sudah sangat banyak. Yang pindah, yang baru lahir, yang jadi miskin dari sebelumnya orang berpunya atau bahkan orang kaya. Ironisya, ahli waris penerima BLT tahun 2005 tidak berhak menerima kartu BLT di bulan Mei ini. Meski, keluarga ahli waris penerima BLT tahun 2005 masih tergolong keluarga miskin di tahun 2008 ini.
Nah, dimana posisi BPS selama tahun 2005-awal 2008? Apa yang mereka kerjakan selama periode tersebut? Mengapa jauh-jauh hari ketika akan mengumumkan kenaikan harga BBM, pemerintah tidak mendorong BPS melakukan sensus ekonomi dulu untuk memetakan data terbaru keluarga miskin, sehingga tidak menggunakan data lama?
Inilah problem awal yang dipersoalkan pemimpin daerah terkait penerimaan BLT. Kalau pemeritah pusat sejak awal menggandeng pemda dalam pendataan keluarga miskin, maka penolakan program tersebut tidak akan sehebat sekarang.
Bukan maksud pemimpin daerah tidak ingin melemparkan tanggungjawabnya ikut membantu pemerintah pusat meringankan beban masyarakat sebagai imbas kenaikan harga BBM, namun apakah pemerintah pusat bertanggungjawab jika di daerah terjadi konflik horisontal?
Apakah pemerintah pusat akan turun tangan menyelesaikan kerusuhan massa di suatu daerah? Toh, selama ini pemerintah pusat terkesan lamban dalam menyelesaikan persoalan daerah, bahkan terkadang melemparkan kesalahan kepada kelapa daerah yang tidak sanggup menuntaskan persoalan di daerahnya sendiri.
Persoalannya sebenarnya sederhana, sesederhana pemerintah pusat mengalihkan tanggungjawabnya untuk mengatasi persoalan kenaikan harga BBM. Mengapa daerah dan termasuk masyarakat mendapat ‘pulut atau beban permasalahan yang dibuat pejabat-pejabat di pemerintah pusat.
Ketika pemerintah pusat memutuskan mengajukan pinjaman ke lembaga donor internasional, berapa persen dana pinjaman yang mengucur ke daerah dan digunakan seutuhnya untuk pembangunan? Berapa persen yang dibagi-bagikan dan atau masuk ke kantong pejabat?
Beratnya membayar hutang kan akibat kesalahan pejabat pemerintah pusat. Beban subsidi juga akibat kesalahan pemerintah, yang menyusun APBN secara boros. Sementara subsidi di sektor pertanian, pangan, serta industri kecil menengah adalah hak rakyat yang seharusnya diperoleh tanpa dialihkan untuk subsidi pejabat atau orang kaya.
Jika rakyat diminta berhemat, apakah pejabat pemerintah pusat mau menghapus pos mobil dinas mewah, biaya perjalanan kelas eksekutif, memangkas insentif serta tunjangan yang berlebih? Sudahkah pejabat pemerintah memberikan teladan, sehingga sikap hemat dari pejabat daerah serta rakyat benar-benar dilakukan atas dasar kesadaran, bukan akibat keterpaksanaan?
Apakah ini yang dinamakan keadilan? Daerah dan rakyat selalu menanggung persoalan yang membelit dari ‘tingkah laku’ pejabat pemerintah pusat. Giliran ketika persoalan menyeruak di daerah, pejabat pemerintah pusat –yang didampingi ratusan tenaga ahli lulusan luar negeri — enggan memonitor untuk mempercepat penyelesaian persoalan di daerah.
Sebelum program BLT dianggap berhasil dan sukses, yang diklaim pemerintah pusat berjalan efektif pada tahun 2005, pemerintah pusat harus bercermin diri, apakah selama ini pejabat pemerintah pusat sudah memberikan teladan untuk hidup hemat, dan berkoordinasi bersama pemda dengan mendengarkan langsung mekanisme penyaluran BLT, supaya tidak terjadi penolakan?
Sayangnya, satu hari menjelang pengumuman kenaikan harga BBM, pemerintah pusat masih terlihat arogan dan menganggap semuanya beres, serta menjamin tidak ada gejolak sosial dan pertambahan jumlah warga miskin. Sangat mungkin prediksi kelapa desa yang menganggap BLT adalah bantuan langsung tawuran akan terbukti dalam beberapa hari pasca pengumuman kenaikan harga BBM. Ini hanya prediksi, bisa benar atau benar sekali. – zaky al hamzah -
‘Salam Kebangkitan (Kenaikan Jumlah) Warga Miskin’
Indonesia Belum Bangkit di Semua Sektor Mei 20, 2008
Posted by zakyalhamzah in Politik Kita.add a comment
Bangsa ini masih berada dalam cengkeraman lembaga kreditor internasional.
Dalam pandangan Dradjad, kebangkrutan bangsa ini terjadi karena tidak pernah lepas dari utang. Akibatnya, bangsa kita tak mampu mengelola sumber daya alam dalam negeri yang berlimpah. Contoh nyata adalah minyak. Meski punya potensi yang besar, namun pemerintah tidak bisa memanfaatkan momentum kenaikan harga minyak. Ini karena produksi minyak masih dikuasai perusahaan asing. Sementara Indonesia tidak pernah mengetahui secara persis jumlah produksi minyak mentah per harinya.
Menurut Dradjad, hal itu terjadi karena UU Migas Nomor 22 Tahun 2001 yang sangat liberal yakni pemerintah memberikan kekuasaan lebih pada produsen asing untuk memproduksi minyak, namun ironisnya pemerintah tidak mendapat akses untuk mengetahui berapa nilai produksi per harinya. ”Kalaupun pemerintah menjamin bisa mengetahui hasil produksi, saya tidak yakin, itu omong kosong,” ujar Dradjad, anggota DPR dari Fraksi PAN.
Pada forum yang sama, Ali Masykur Musa berpendapat, kehancuran sendi ekonomi bangsa ini dimulai dari struktur serta pola APBN yang terlihat sombong. Struktur fundamental ekonomi tidak mapan sehingga terjadi defisit hingga 2 persen dari total APBN. ”Defisit terjadi akibat tekanan IMF serta Bank Dunia, yang memaksa pemerintah melunasi utang-utang luar negerinya, yang berimbas pada kenaikan harga BBM.”
Menurut Ali, ada dua cara yang bisa dilakukan agar sendi ekonomi yang menjadi basis kebangkitan nasional terwujud. Pertama, pemerintah harus mengubah pola penyusunan APBN, yakni memangkas pos-pos yang tidak perlu. Ali setuju perlunya pemangkasan pos hingga 20 persen di eksekutif. ”Selama ini struktur APBN bagaikan besar pasak daripada tiang, pengeluaran lebih banyak dari pemasukan, padahal banyak pos-pos yang bisa ditekan,” katanya.
Cara kedua, katanya, melakukan moratorium utang luar negeri dengan menyatakan tidak mampu membayar utang sehingga pemerintah tidak terbebani APBN. Pemerintah bisa mendapatkan dana untuk menalangi defisit dengan melakukan privatisasi perusahaan, namun tidak dengan cara menjual ke investor asing.
Lain lagi dengan Frans Hendra Winata. Ia menilai, masih terpuruknya bangsa ini karena pemerintah tidak konsisten dalam menerapkan sistem hukum. ”Dasar-dasar hukum yang selama ini digunakan banyak mengkhianati Pancasila, tidak ada keadilan dan kemakmuran bagi rakyatnya. Padahal, bangsa ini mempunyai modal besar sejak kebangkitan nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928 serta kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Tidak semua punya modal seperti itu, tapi sayangnya pemerintah tidak bisa memanfaatkan modal-modal itu,” tandas Frans.
Masih bisa bangkit
Di tengah pesimisme tersebut, Ismed masih melihat adanya optimisme pada bangsa ini untuk bangkit. Kebangkitan itu bisa terwujud, kata dia, jika pemerintah konsisten mengelola sumber daya alam yang berlimpah yakni minyak, pertanian, perikanan dan kehutanan. Pemerintah juga harus mengoptimalkan sektor usaha kecil dan menengah yang paling banyak menyerap tenaga kerja.
Ia kemudian mencontohkan Vietnam dan Taiwan yang bisa bangkit dari keterpurukan karena mendorong masyarakatnya mengembangkan sektor usaha kecil menengah. ”Tapi, jika pemerintah abai dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan, dalam lima tahun ke depan, bangsa ini bisa tertinggal dari Vietnam, atau bahkan Kamboja yang sekarang mulai bangkit,” jelas Ismed. — zaky al hamzah –
” Bersama Kita Bisa ‘Naikkan BBM’? “ Mei 16, 2008
Posted by zakyalhamzah in Ekonomi.add a comment
Kenaikan BBM membuktikan jika pemerintah belum berpihak rakyat, kebijakan ekonomi liberal membuat pemerintah ‘berjarak’ dengan rakyat.
Ini sangat menggelikan ketika materi janji-janji politik yang diucapkan pemimpin bangsa ini pada Pilpres 2004 lalu selalu mengatakan ”Bersama Kita Bisa” tuntaskan persoalan bangsa..sebagian gaji akan disetorkan untuk rakyat, pemerintah akan memberikan pendidikan gratis, dan bla bla blaa…
Mungkin benar tagline ”Bersama Kita Bisa” disampaikan saat itu, tapi selanjutnya ”Bisa apa?” Bersama Kita Bisa menaikkan harga BBM…?
Memang siapapun yang memimpin saat ini tentu dihadapkan pada posisi sulit untuk tidak mengambil kebijakan menaikkan harga BBM, ditengah kenaikan harga minyak mentah dunia. Namun yang menjadi pertanyaan mendasar warga, apakah pemerintah tidak memiliki persiapan jangka panjang mengantisipasi sejak 1-2 tahun lalu ?
Di negeri ini menetap ratusan hingga ribuan tenaga ahli energi, pertambangan, serta pakar ekonomi global, sangat mungkin diantara mereka pernah memberikan sinyal waspada pada pemerintah untuk mempersiapkan kenaikan harga BBM satu-dua tahun lalu, supaya kekhawatiran berlebihan di tahun 2008 ini tidak menggelegar saat ini.
Aneh bin ajaib, absurd bin kadal dan sontoloyo dengan kepintaran para ahli-ahli tersebut, pemerintah tidak segera mengambil kebijakan antisipatif. Mengapa yang dirugikan kok warga miskin yang tidak punya akses atau simpanan duit sebesar Rp 10 ribu saja di kantong celananya ?
Sebagai rakyat kecil, pasti bertanya dimana pemerintah saat ini? apa yang dilakukan dn dipikirkan pemerintah demi kesejahteraan masyarakatnya ? Lebih memihak kaum kaya atau kaum miskin, atau memang tidak perlu ada pemerintah supaya dinilai memang begitu adanya, daripada ada pemerintah tapi seakan-akan ‘tidak ada’ ?
Hasil konkret yang dibutuhkan rakyat saat ini adalah, harga BBM tidak naik, tapi bisa dilakukan moratorium utang luar negeri…tidak perlulah Badan Intelejen Negara (BIN) menuduh ada yang menungganggi aksi demo…yaitu politikus, pengamat dan si itu si ini…..padahal, tanpa ada yang mem-back up pun tanpa ada yang men-danai pun, rakyat sudah PASTI turun kalau urusan perut belum tuntas…anak-anaknya tidak bisa sekolah, mau kemana-mana mahal karena ongkos ojek naik dua kali lipat…
Jika kalangan menengah dan atas belum bereaksi, ya itu sangat amat wajar, mereka tidak lapar, stok makanan di kulkasnya masih utuh hingga dua tahun, kalau habis? ya masih bisa didapat dari pangan impor, kalau ada kerusuhan? ya tinggal lari ke rumah kedua atau ketiga di Singapura atau Inggris atau Austria atau AS, atau dimana para perusuh tidak bisa mengejarnya…tapi jika urusan bisnis mereka di-ganggu, ya sangat pasti mereka akan ikut turun, berdemo, meneriakan soal kepentingannya juga…
Pertanyaannya, bisakah pemerintah sekarang mengeluarkan kebijakan ”Bersama Kita Bisa menunda pembayaran hutang demi tidak menaikkan harga BBM ?” atau ”Bersama Kita Bisa memangkas biaya operasional yang tidak perlu asal BBM tidak naik?”
Pertanyaan itu wajib ditunggu jawabannya sebelum perut rakyat kecil ber-bunyi lebih nyaring…..BIN juga bisa kok bantu menjawabnya…
Ayo Bung Rebut (Piala Thomas dan Uber) Kembali !! Mei 10, 2008
Posted by zakyalhamzah in Olahraga dan Pemuda.Tags: Kebangkitan Nasional
add a comment
Ayo ayo mari kita dukung dengan semangat kebangkitan nasional perjuangan pemain bulu tangkis kita dalam Kejuaraan Bulu Tangkis Piala Thomas dan Uber 2008.Hari minggu ini (11/5) Indonesia berpeluang membawa pulang Piala Thomas dan Uber setelah sekian tahun direbut pemain China untuk Piala Thomas di tahun 2006. Di Piala Uber, China sudah merebutnya lima kali berturut-turut dari tahun 1998 hingga 2006.
Ayo ayo ini kesempatan emas bagi pemain-pemain kita untuk membawa pulang Piala Thomas dan Uber. Untuk Piala Thomas, Indonesia kali terakhir eraihnya tahun 2002 di Guangzhou China dengan mengalahkan Denmark. Sedangkan tim putri, terakhir kali merengkuh Piala Uber tahun 1996 di Hongkong. Prestasi terbaik terjadi di Tahun 1994 dan 1996 yakni mengawinkan Piala Thomas dan Uber.
Tahun ini momentum tepat mengembalikan kejayaan olahraga bulu tangkis Indonesia di eksibisi dunia. Bersama semangat satu Abad Kebangkitan Nasional, kita gelorakan semangat itu di seluruh penjuru Indonesia untuk memberikan dukungan pada Taufik Hidayat, Sony Dwi Kuncoro, Chandra Wijaya yang berpasangan dengan Nova Widianto. Jangan lupa juga memberikan dukungan pada Markis Kido/Hendra Setiawan yang menjadi juara ganda putra.
Namun dukungan besar berlipat-lipat layak kita berikan pada atlet putri yang sejak tahun 1998 sulit membawa pulang Piala Uber. Ayo ayo tahun ini mari kita dukung ramai-ramai Maria Kristin, Adriyanti Firdasari, Pia Zebadiah Bernadet dan fransisca Ratnasari yang bermain di tunggal putri. Serta Vita Marissa/Liliyana Natsir, Greysia Polli/Jo Novita dan Endang Nursugianti/Rani Mundiasti. Mereka layak kita support setiap pertandingan berlangsung atau diluar pertandingan.
Ayo ayo jadikan momentum 100 tahun Kebangkitan Nasional sebagai pembakar semangat atlet-atlet terbaik bulu tangkis Indonesia. Di pundak mereka nama Indonesia bisa berjaya kembali di kejuaraan paling bergengsi bulu tangkis.
Apakah Piala Thomas dan Uber bisa disandingkan lagi, atau minimal satu piala dibawa pulang di rumah sendiri? itu tergantung komitmen, semangat dan perjuangan dari para atlet. Namun, dukungan dari rakyat Indonesia perlu menjadi semangat supaya mereka merasa termotivasi untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa ini.
Berikan perlawanan yang fair penuh strategi terbaik pada pemain-pemain China, denmark, Belanda maupun Malaysia. Jangan minder atas kebesaran pemain mereka atau negara mereka. Bagaimanapun dunia sudah mengetahui kehebatan dan prestasi bulu tangkis kita. Sekarang tergantung pemain kita di lapangan, dalam menyuguhkan permainan yang bagus serta konsisten.
Buat penonton Indonesia, jadilah penonton yang baik dan atraktif. Sebagai tuan rumah, tunjukkan jika yel-yel dukungan kita sangat membantu perjuangan atlet-atlet Indonesia. Jangan memberikan dukungan melecehkan pada pemain lawan, tapi berikan hormat pada mereka dan ucapan selamat secara adil jika mereka menang.
Ayo ayo sekali lagi kita dukung semangat pemain kita meraih kembali Piala Thomas dan Uber, syukur bisa menyandingkannya. Semoga !!
” Salam Kebangkitan Nasional “
Pemerintah Dinilai Kurang Serius Kembangkan BBN Mei 9, 2008
Posted by zakyalhamzah in Ekonomi.Tags: Pemerintah
add a comment
JAKARTA—Pemerintah dinilai kurang serius dalam pengembangan Bahan Bakar Nabati (BBN). Hal itu terlihat kurang tingginya produksi dan penyerapan BBN. Target produksi biofuel 5 persen dipastikan tidak akan tercapai. Akibatnya, jumlah perusahaan yang beroperasi terus berkurang dan mengurangi investor baru masuk ke pengembangan BBN.
Demikian disampaikan Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Cakrawan dalam acara Rapat Koordinasi Pangan Nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, bertajuk ‘Ketahanan pangan untuk kesejahteraan masyarakat’, di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu (29/3)
Dalam paparannya, Paulus mengungkapkan pengembangan biofuel di Indonesia masih jauh tertinggal dengan Singapura yang sudah sangat maju di sektor biofuel.
“Singapura memproduksi BBN lebih besar dari Indonesia, kalau kebijakan pemerintah tidak ada perbaikan dan keseriusan, maka suatu saat Indonesia akan impor BBN dari Singapura,” bebernya.
Paulus melaporkan saat ini tinggal empat perusahaan biofuel yang masih beroperasi, dari sebelumnya 10 perusahaan. Sedang, perusahaan yang beroperasi di bioethanol tinggal 3 perusahaan. Menurut Paulus, berkurangnya perusahaan itu karena produk BBN belum mempunyai pasar yang jelas.
Sementara itu, meski saat ini dilaporkan sebanyak 70 calon investor biofuel telah mendaftarkan rencana investasi di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), namun ternyata belum melakukan realisasi investasi.
Investor itu menilai kebijakan pengembangan bahan bakar nabati (BBN) di Indonesia belum memiliki kepastian.
“Ada 70 yang sudah daftar di BKPM akhirnya belum realisasikan karena masih menunggu kepastian dari pemerintah terutama soal ketersedian pasar biofuel,” katanya.
Ke-70 calon investor tersebut banyak didominasi oleh investor dalam negeri dan beberapa investor asing. “Bukan hanya industrinya saja, bahan baku pengembangan jarak juga terbentur dengan pembebasan lahan,” katanya. Saat ditanya, mengapa hal itu kurang diseriusi, Paulus balik menjawab, “ Tanyakan saja ke pemerintah.”
Paulus memastikan apabila arah kebijakan pemerintah jelas terutama dalam memberikan potensi pasar dengan adanya mandatori, maka dipastikan industri biofuel akan berkembang. “Hingga kini saya tidak tahu mau dibawa kemana pengembangan industri biofuel nasional,” keluh Paulus.
Hal itu berbeda dengan Filipina, yang sudah menandatangani mandatory pengembangan BBN sejak 2007. Kemudian diikuti Malaysia, pada bulan April nanti. Berikutnya Thailand sekitar bulan Juli 2008, dan akan diikuti negara Vietnam. ”Kita termasuk paling lambat, meski mempunyai potensi sumber daya alam yang berlimpah,” katanya.
Lebih jauh, Paulus menjelaskan sebenarnya belum terjadi perebutan komoditi bahan pangan untuk kebutuhan konsumsi dan produksi energi alternatif, seperti BBN. Karena konsumsi kebutuhan pengembangan bahan bakar nabati (BBN) di dalam negeri masih rendah.
“Sekarang ini belum terjadi perebutan lahan antara kebutuhan pangan dan energi terhadap bahan baku komoditi, bahkan pengembangan BBN bisa mendorong pengembangan bidang komoditi pangan,” katanya. Efek positif berikutnya, akan mendorong sebanyak-banyaknya pengusaha di sektor agroindustri dan membuka lapangan pekerjaan yang luas.
Ia juga mengkhawatirkan banyak kalangan yang memojokkan bahwa pengembangan BBN justru akan memakan pasokan kebutuhan komoditi pangan untuk konsumsi manusia.
Dijelaskan, Bioethanol singkong yang dipakai di dalam negeri sebanyak 1.000 kilo liter (KL) per tahun. Atau setara 0,057 persen dari stok singkong nasional atau tersedia kurang lebih 20 juta ton per tahun. Sedang, Biodiesel dari minyak sawit yang dipakai PT Pertamina hanya pakai 16.000 liter per tahun atau hanya 0,078 persen dari produksi 17,5 juta ton. Sementara, sawit untuk makan hanya membutuhkan sebanyak 4 juta ton (23 persen). Sisanya, diekspor.
”Jadi, sebenarnya masih sangat amat kecil pemakaian bahan pangan untuk BBN. Tapi, banyak pihak meributkan produksi BBN akan mengancam stok pangan nasional,” katanya. Pihaknya justru menyayangkan kebijakan pemerintah yang masih mengandalkan impor energi berupa minyak sekitar 70 juta ton per hari, daripada mengembangkan produksi BBN, sebagai alternatif. Padahal, harga minyak mentah dunia terus naik.
Saat ditanya, apa yang harus dilakukan pemerintah untuk pengembangan BBN, menurut Paulus, untuk bisa melindungi produsen biofuel dalam negeri, dibutuhkan adanya kebijakan pemerintah yang konsisten dan berpihak pada pengembangan BBN, diantaranya dengan mandatori.
“Pemerintah perlu mengatur berapa komposisi penggunaan pangan dan energi, pemerintah Filipina dan Thailand sudah melakukan mandatori BBN lebih dahulu, kita sudah tertinggal,” jelasnya.
Paulus menekankan pengembangan biofuel sangat penting terutama bagi negara berkembang dalam hal memperbaiki keseimbangan devisa dan ketahanan energi. Dari semua sumber energi terbarukan, Biomass –bahan baku BBN– merupakan satu-satunya bahan baku yang relatif dapat diubah langsung menjadi bahan bakar, sebagai subtitusi BBM. * zaky al hamzah *
Dimana tokoh pemimpin muda ? Mei 9, 2008
Posted by zakyalhamzah in Kepemimpinan.Tags: Pemimpin
add a comment
Pemilihan presiden berlangsung satu tahun ke depan (5 April 2009). Beragam capres sudah bermuculan, dari mantan gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, Ketum DPP Hanura Wiranto, Ketum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
Mantan ketum DPP Partai Golkar Akbar Tanjung, mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nurwahid, Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono, mantan ketum PKB Abdurahman Wahid serta Ketum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla disebut-sebut juga akan tampil perebutan pemimpin bangsa ini.
Yang perlu disayangkan, dari sekian kandidat capres, belum satupun muncul sosok dari kalangan pemimpin muda. Tokoh muda yang digadang-gadang maju, justru enggan mendeklarasikan sejak dini berkompetisi. Mantan Direktur Eksekutif Walhi Chalid Muhammad, salah satu contoh tokoh yang mempresentasikan mewakili kalangan muda, dan non kader partai politik. Disamping Yudi Latif, Anies Baswedan, serta Effendy Ghazali, serta tokoh muda lain.
Namun, menjelang peringatan 100 Tahun Kebangkitan Nasional, sosok calon pemimpin dari kalangan muda masih sulit diraba. Meski mempunyai kapasitas serta agresifitas jika kelak memimpin, namun anasir kalangan muda belum menyepakati untuk menunjukkan tokoh muda yang bisa menggeser kalangan tua diatas. Jadi, jangan tepat jika dalam setahun ke depan, tokoh pemimpin muda belum muncul, maka adagium 4L (lu lagi, lu lagi) akan semakin kuat mengecap di pikiran masyarakat.
Yang perlu dikhawatirkan lagi, krisis tokoh pemimpin muda ini — terlepas sudah didesain sejak zaman penjajahan dan dilanjutkan hingga sekarang maupun tidak– akan menggerus proses regenerasi kepemimpinan nasional. Apakah ini sudah disengaja? sulit untuk membuktikannya, meski gejala-gejala sikap minder (inlander) dari generasi muda untuk memiliki nyali besar maju dalam Pilpres 2009 mudah dilihat sejak puluhan tahun terakhir. Siapa yang salah? generasi tua dan generasi muda.
Layaknya pepatah tua, keberhasilan sebuah era generasi adalah mampu melahirkan generasi yang Lebih Baik daripada generasi itu sendiri, dan berikutnya dan selanjutnya. Hal buruk berlaku sebaliknya. Pertanyaan awal, apakah generasi muda saat ini bersikap dan bertindak lebih baik daripada generasi sebelumnya? Jika mereka mengklaim bersikap lebih baik, dan memiliki momentum besar memimpin bangsa ini, mengapa sikap ”bangkit” untuk maju belum terlihat?
Pertanyaan besar berikutnya, mengapa generasi muda tidak memiliki keberanian maju berkompetisi dalam Pilpres 2009? Apakah minder dengan kebesaran generasi tua baik dari segi kharisma, dukungan sosial serta finansial? Kapan saat tepat generasi muda tampil, 2009, 2014, atau tidak sama sekali hingga terjadi kemunduran peradaban di Indonesia ?
Pertanyaan sederhana, apa yang sedang dipikirkan, dilakukan dan direncanakan generasi muda dalam mengatasi persoalan bangsa? Tidak perlu terlalu jauh, bagaimana memecahkan persoalan sampah, banjir, kemacetan, pengangguran dan beragam penyakit endemi di sekitar rumah para tokoh pemimpin muda bangsa ini? Dimana tokoh pemimpin muda yang siap mengemban tugas bangsa besar ini ?
” salam kebangkitan nasional ”
